logo


Misbakhun: UU Penjaminan, Angin Segar Bagi Pelaku UMKMK

UU Penjaminan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, di mana negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKMK

23 Mei 2016 07:00 WIB

Mukhamad Misbakhun.
Mukhamad Misbakhun. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Undang-undang (UU) Penjaminan yang disahkan pada rapat Paripuna DPR pada 17 Desember 2015 yang lalu merupakan  angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

"UU Penjaminan menjadi payung hukum UMKMK yang selama ini kesulitan mendapat akses kredit, baik bersumber dari perbankan maupun non-perbankan," ujarnya di Jakarta, Minggu (22/5).

Ia menambahkan, dengan adanya UU Penjaminan, para pelaku UMKMK dapat secara maksimal memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan serta mengembangkan usahanya. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan visi kemandirian ekonomi Presiden Jokowi-JK.


Bela Petani Tembakau, Misbakhun Tak Akan Kendor Perjuangkan RUU Pertembakauan

“UU Penjaminan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, di mana negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKMK,” tukas Misbakhun.

Menurutnya, dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKMK memiliki potensi yang besar, yakni sekitar 57,9 juta unit usaha pada tahun 2013. Mayoritas aktivitas UMKMK adalah petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat.

Namun sayangnya, meski memiliki jumlah unit usaha yang besar, tapi masih terdapat calon UMKMK yang belum memperoleh akses permodalan kepada perbankan. 

Dari angka 57,9 juta unit usaha, baru sekitar 39,18 persen atau 22,15 juta yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sedangkan sisanya, sebanyak 34,38 juta unit belum mendapat akses permodalan dari perbankan.

“Faktor permodalan usaha merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mendorong pemberdayaan UMKMK,” ujar Misbakhun.

Oleh karenanya, anggota Badan Legislatif ini berharap penjaminan bisa mendongkrak peran intermediasi perbankan baik secara konvensional maupun syariah.

Selain membantu UMKMK dalam mengakses pembiayaan, kegiatan penjaminan juga nantinya dapat membantu jasa konsultasi dan jasa manajemen UMKMK.

“Selain mendongkrak peran intermediasi perbankan, kegiatan penjaminan juga dapat menumbuhkan lembaga-lembaga keuangan non bank di tanah air,” tutup Misbakhun.

Suharno, Jenderal Beruntung yang Bisa Pegang Tongkat Komando Presiden Sukarno

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana
 
×
×