logo


ICJR Tolak 'Pasal Tidur' Dimasukkan Dalam Revisi KUHP

Karena 'Pasal Tidur' itu penggunaannya hanya akan bisa diterapkan pada masa Orde Baru

20 Mei 2016 18:10 WIB

Ilustrasi Palu Hakim dan KUHP
Ilustrasi Palu Hakim dan KUHP ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, mengungkapkan bahwa dalam Revisi Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal-pasal yang akan digunakan untuk membendung ideologi yang dianggap membahayakan kelangsungan negara, termasuk faham komunisme.

Pasal-pasal tersebut, menurut Supriyadi, hanya akan menjadi "pasal tidur" karena penggunaannya hanya akan bisa diterapkan pada masa Orde Baru dan digunakan untuk hal-hal yang dianggap subversif dan tidak akan pernah digunakan pada era reformasi saat ini.

"Pasal tidur dari KUHP, yakni Pasal 207 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Pasal 107 mengenai ideologi negara, bisa dibangkitkan dan digunakan walaupun represif. Dalam beberapa kasus bisa dicoba dihidupkan pasal tidur terkait penyebaran komunisme, tindak pidana makar, dan penghinaan Presiden itu," ungkap Supriyadi dalam sebuah diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jum'at (20/5).


Tolak RKUHP, Perkumpulan Tukang Gigi Sebut Ada Ancaman Kriminalisasi

Di dalam KUHP, Supriyadi menjelaskan, penyebaran ajaran Komunisme dan Marxisme diatur dalam pasal 219-220, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 263, tindak pidana makar diatur dalam pasal 222-227, peniadaan dan penggantian ideologi negara dalam pasal 221, dan penghinaan terhadap Pemerintah diatur dalam pasal 284.

Supriyadi menegaskan, pihaknya menolak dimasukkannya "pasal tidur" tersebut, karena akan mengancam kebebasan berekspresi. Pasalnya, kebebasan berekspresi adalah indikator kesuksesan reformasi itu sendiri.

Supriyadi mencontohkan, fenomena penggunaan Undang-Undang (UU) ITE yang meluas seperti saat ini. Menurutnya, dengan adanya UU tersebut, orang-orang dapat dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik seseorang.

"2015-2016, kasus-kasus signifikan laporan UU ITE jumlahnya hampir ratusan, ini bisa kita bilang tsunami internet, apalagi kalau pasal tidur ini naik (dalam Revisi KUHP)," ujar Supriyadi.

Bos Hotel Paradiso, Harijanto Karjadi Resmi Mendekam di Lapas Kerobokan

Halaman: 
Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Deni Muhtarudin