logo


Begini Usul Pengamat untuk Pasal Pemerkosaan Dalam RKUHP

Ketika suami memaksa istri melakukan persetubuhan, itu bisa dipidanakan

19 Mei 2016 18:58 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Eksekutif MaPPI FH UI, Choky Ramadhan, menyebut, revisi Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) Buku Dua yang juga memasukkan tindak pidana pemerkosaan, memerlukan adanya pemberatan di beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Seperti diketahui, pemerkosaan sebagai tindak pidana diatur dalam pasal 491-499 KUHP. Rumusan pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 491 dengan memberikan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Hukuman pemerkosaan maksimal menjadi 15 tahun asalkan korban luka berat atau meninggal dunia.

"Jadi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga diperlukan pemidanaan di marital rape (perkosaan dalam perkawinan) dan perlunya disusun kembali konsep persetubuhan," kata Choky, Kamis (19/5), dalam sebuah diskusi, di Jakarta.


Minta Massa Mahasiswa Pulang, Ketua DPR: Kami Sudah Memenuhi Tuntutan

Choky juga mengatakan, mengingat pemaksaan juga terjadi di dalam rumah tangga, salah satunya terkait persetubuhan, maka perlu adanya perumusan terkait tindakan tersebut karena sudah dilakukan oleh negara-negara lain.

"Pemerkosaan untuk istri, ketika suami memaksa istri lakukan persetubuhan, itu bisa dipidana. Ada kekerasan, dan itu di negara lain sudah diterapkan," tambah Choky.

"Usul dari Aliansi, barangsiapa yang bersetubuh di luar nikah, luar nikahnya dihapusin aja," kata Chocky lagi.

Choky pun menuntut perluasan definisi pemerkosaan tak hanya sebatas alat kelamin. Hakim selama ini menganggap suatu tindak pidana sebagai pemerkosaan, jika sperma dapat ditemukan dalam alat kelamin wanita.

"Yang sekarang cuma antar kelamin, dan penafsiran hakim terkait pemerkosaan adalah sperma keluar di vagina. Di RUU ini, tidak harus vagina, anus dan mulut juga, bisa dianggap pemerkosaan," tukas Chocky.

RKUHP Ditunda, Bamsoet: Sampai Keinginan Presiden dan DPR Menemui Titik Temu yang Sama

Halaman: 
Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Christophorus Aji Saputro