logo


Soal Pasal Penghinaan, Pengamat: Jangan Cuma Tangkap Karena Delik

Tindak pidana hanya ditindak berdasarkan delik

19 Mei 2016 18:42 WIB

Ilustrasi palu hukum
Ilustrasi palu hukum Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Eksekutif ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyu Wagiman, mengingatkan bahwa pasal penghinaan yang menjadi salah satu dari 500 tindak pidana dalam revisi Buku II Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP), harus menjalankan asas materil atau juga memasukkan dampak dari tindakan penghinaan tersebut.

Sebab, selama ini, kata Wagiman, tindak pidana hanya ditindak berdasarkan delik atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku, tanpa menghiraukan apa adanya dampak kausalitas atau sebab akibat yang muncul.

"Pasal penghinaan harus ikuti asas kausalitas. Jadi, penahanan baru bisa dilakukan kalau ada kerugian yang dapat dilihat pada korban penghinaan tersebut. Misalnya kehilangan pekerjaan," jelas Wagiman, Kamis (19/5), dalam sebuah diskusi, di Jakarta.


Soal KUHP, Menkum HAM: Sosialisasi Dulu, Tidak Otomatis Berlaku

Untuk itu, tambah Wagiman, sebagai salah satu komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan pengurangan jumlah narapidana, hal tersebut perlu dilakukan. Penangkapan yang hanya berdasarkan delik dianggap berlebihan.

"Selama ini, siapa pun menghina ditahan tanpa ada akibatnya. Harusnya, setelah ada akibatnya, baru bisa jadi tersangka, jangan cuma delik," tutup Wagiman.

Untuk diketahui, ELSAM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, menganggap bahwa ancaman pidana dalam RKUHP bisa meningkat, mencapai 5 tahun, padahal seharusnya bisa ditangani secara perdata.

Selain itu, aliansi menganggap pasal 540-550 terkait penghinaan tidak sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa- Bangsa.

 

Jokowi Tunda RKUHP, Ray Rangkuti: Menunda Itu Taktik untuk Meloloskan

Halaman: 
Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Christophorus Aji Saputro