logo


Marak Pemerkosaan, RUU Kekerasan Seksual Harus Jadi Prioritas

Kaukus Perempuan Parlemen Fraksi PDI Perjuangan (KPP-FPDIP) mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS) agar segera menjadi RUU prioritas

9 Mei 2016 16:57 WIB

Ilustrasi pelecehan seksual.
Ilustrasi pelecehan seksual. JITUNEWS/Bobby PSM

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kaukus Perempuan Parlemen Fraksi PDI Perjuangan (KPP-FPDIP) mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS) agar segera menjadi RUU prioritas teratas di Prolegnas di masa sidang mendatang.

"Naiknya frekuensi dan makin parahnya bentuk kejahatan seksual yang menimpa anak-anak, remaja dan perempuan Indonesia, maka RUU PKS menjadi kebutuhan atas situasi darurat saat ini," ujar Presidium KPPRI- FPDIP, Dwi Ria Latifa di Jakarta, Senin (9/5).

Menurutnya, dalam hal ini anggota legislatif perempuan yg tergabung dalam KPP (kaukus perempuan parlemen) Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat untuk mengorganisir dan memobilisasi tanda tangan seluruh anggota legislatif perempuan lintas fraksi untuk bersama-sama memasukkan usulan ke pimpinan dan Ketua Baleg DPR begitu sidang dibuka setelah masa reses pada pertengahan Mei 2016 ini.


Selain Perkosa Turis Prancis, Konstantinus Juga Diduga Perkosa Turis Italia

"Selain itu, usulan juga diteruskan ke presiden dengan harapan akan mendapat dukungan atas insiatif para legislator tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, peluang untuk menjadikan RUU ini menjadi prioritas teratas dalam Prolegnas sangat dimungkinkan karena diatur dalam UU 12 tahun 2011 pasal 18 dan 23. Selain itu, secara teknis naskah akademik dan draft RUU juga telah disiapkan Komnas Perempuan .

Dalam hal ini KPP Fraksi PDI Perjuangan berharap agar insiatif ini dapat diwujudkan sehingga ada langkah kongkrit atas berbagai pernyataan keprihatinan yang tidak juga menemukan jalan keluar atas penanganan kejahatan seksual dalam beberapa tahun terakhir ini. Meski demikian, KPP Fraksi PDI Perjuangan berharap ada langkah lebih cepat dan kongkrit dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga penegak hukum baik di skema pencegahan maupun penindakan hukum tanpa menunggu selesainya UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tak Menyesal, Pelaku Pemerkosaan di Labuan Bajo Dalam Pengaruh Alkohol

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan