logo


Asosiasi Desak KKP Siapkan Roadmap Rumput Laut

Saat ini, pengunaan rumput laut belum dikonsumsi dan dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.

31 Oktober 2014 10:22 WIB

Petani rumput laut di Lombok, Nusa Tenggara Barat.(wikimedia)
Petani rumput laut di Lombok, Nusa Tenggara Barat.(wikimedia)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Gara-gara hilirisasi atau industrialisasi rumput laut belum terarah, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk  menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan rumput laut sebagai komoditas prioritas kelautan.

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI)  Safari Aziz, mengatakan, permasalahan utama pengembangan rumput laut di sektor hulu meliputi program riset and development yang masih minim, tata ruang, ketetapan dan kewajaran harga bagi petani hingga keterjaminan pasarnya. Saat ini, pengunaan rumput laut belum dikonsumsi dan dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.

“Perlu ada ketentuan zonasi karena area budidaya rumput laut bersinggungan dengan area wisata seperti yang terjadi di Bali atau dengan area rencana pembangunan smelter di Makassar,” ungkap Safari, Jumat (31/10).


Petani Diminta Kerja 24 Jam, Demokrat: Edan!

Permasalahan lainnya adalah ketetapan harga jual petani yang bersinggungan dengan harga beli industri yang tidak sesuai dengan harga internasional.“Sekarang ini petani dapat dengan mudah mengakses harga di pasaran internasional, sehingga serapan industri yang cenderung lebih rendah kemungkinan karena petani lebih memilih untuk melakukan ekspor,” terang safari.

Atas permasalahan tersebut, ARLI tetap mengusulkan kepada KKKP untuk membuat roadmap omoditas rumput laut, sehingga langkah yang diambil bisa lebih tepat demi penguatan rumput laut di sektor hulu hingga hilir.

Menurut dia, tidak adanya peta jalan rumput laut menyebabkan masing-masing kementerian sulit membuat kesepakatan untuk mengembangkan Industrialisasi rumput laut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27/ 2012 tentang Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.

Safari menerangkan, kondisi sekarang ini penyerapan rumput laut oleh industri nasional baru mencapai sekitar 30 ?ri produktivitas. Sementara ekspor rumput laut yang belum diolah masih banyak dibutuhkan oleh pihak luar meski dengan harga pasaran internasional yang cukup tinggi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, desakan untuk membuat roadmap komoditas rumput laut pernah dilakukan di tahun 2009. Namun hasilnya belum maksimal karena belum banyak pengusaha, perbankan dan kementerian terkait serta stakeholder yang terlibat. “Partisipasi swasta dalam membuat roadmap harus ditingkatkan,” katanya.

Dia juga mengakui jika industri hilir rumput laut di Indonesia belum sesuai harapan, dikarenakan persoalan tingginya biaya pengolahan dan konektivitas, khususnya untuk kawasan timur Indonesia (KTI).

 Meski demikian, KKP sudah melakukan pemetaan terhadap sentra penghasil rumput laut. Sentra rumput laut tersebut adalah beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, sampai Papua. Dari semuanya, dia mengatakan NTT yang paling siap karena telah memberikan roadmap komoditas rumput laut untuk kedepannya.
 
Selain itu, dia mengatakan masalah zonasi rumput laut dan komoditas laut lainnya telah diatur dalam RUU Kelautan yang baru disahkan pekan lalu. “Seluruhnya kan diatur dalam RUU mengenai zonasi, tinggal koordinasi dengan Pemda untuk menindaklanjuti RT dan RW nya untuk komoditas rumput laut misalnya,“ katanya.
 

 

Kesejahteraan Petani Menurun, Mentan Siap Melawan Usaha Alih Fungsi Lahan

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin, Ali Hamid