logo


Proyek PLTA di Aceh Barat Masih Tunggu Izin Pemerintah Pusat

Pasalnya, pembangkit tersebut sebagian kawasannya masuk dalam area hutan lindung.

26 April 2016 11:43 WIB

Ilustrasi, pembangkit listrik tenaga air.
Ilustrasi, pembangkit listrik tenaga air. crossriverwatch.com

ACEH, JITUNEWS.COM - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat, Ahmad Dadek mengungkapkan, pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 59 Megawatt (MW) di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, tinggal menunggu izin dari Pemerintah Pusat.

Pasalnya, pembangkit yang dibangun oleh investor asal Perancis, PT Aceh Hydropower, itu sebagian kawasannya masuk dalam area hutan lindung.

"Kita di daerah telah melakukan seminar dengan semua pihak terkait dan menghadirkan investornya langsung. Tidak ada persoalan lagi di daerah, hanya saja untuk memulai pekerjaan itu mereka masih menanti izin dari pusat," ungkap Dadek di Meulaboh, Aceh, Selasa (26/4).


Pertamina Jamin Stok Solar di Aceh Timur Cukup

Proyek dengan nilai investasi senilai US$50 juta atau sekitar Rp600 miliar itu membutuhkan lahan pembangunan seluas 54,3 hektare, dan diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Sebelumnya, hasil seminar dan rekomendasi dari kepala daerah telah diberikan yang kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat segera mengeluarkan izin garapan.

Kesimpulan dari pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat telah mengusulkan kepada pusat agar kawasan pembangunan proyek yang terkena hutan lindung itu dilakukan dengan pola garapan Kawasan Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPH).

"Ini adalah bentuk keseriusan kita memberikan kemudahan kepada investor, izin terakhir memang dikeluarkan oleh Bupati, tapi atas persetujuan pusat. Kalau pusat menyatakan boleh kita langsung eksekusi," ujar Dadek.

SLO Rampung, PLTA Rajamandala Siap Pasok Listrik ke Sistem Jawa-Bali

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin