logo


Di Bitung, KKP Sosialisasikan Kebijakan yang Tak Sesuai Undang-undang

Sebelum sosialisasi kebijakan, KKP seharusnya merevisi aturan yang telah ditetapkan

25 April 2016 13:13 WIB

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ono Surono, anggota komisi IV DPR RI, mengkritisi kebijakan yang disosialisasikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Bitung, Sulawesi Utara.

Kebijakan itu berkaitan dengan diizinkannya kembali operasi kapal pengangkut dan alih muatan (transhipment) di laut, dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan dengan syarat-syarat tertentu.

"Jumat kemarin, KKP sosialisasikan Kebijakan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut-Penyangga Dalam Satu Kesatuan Operasi Penangkapan Ikan di Bitung, Sulawesi Utara. Ada juga rekomendasi dari Satgas 115 yang menyatakan, perlunya skema kebijakan dalam bentuk payung hukum berupa Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap," ungkap Surono, dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4).


KKP Restocking Benih Kakap Putih dan Clownfish di Perairan Anambas

Menanggapi upaya yang dilakukan oleh pihak KKP itu, Ono menuding bahwa kebijakan yang disosialisasikan oleh KKP tersebut tak sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut pria yang juga koordinator Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) ini, sebelum kebijakan itu disosialisasikan seharusnya pihak KKP merevisi Permen KP No.57 Tahun 2014 terlebih dahulu.

"Perlu kita perhatikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Permen KP No.57 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Permen No.30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, di mana mencabut Pasal 37 ayat (7) dan (8), Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 37 C dan Lampiran XVII. Pasal-pasal yang dicabut tersebut mengatur tentang izin operasi kapal pengangkut ikan dan alih muatan (transhipment) di laut," jelasnya.

Hal ini, lanjut Ono, serupa pada saat KKP membuat kebijakan terhadap operasional alat tangkap jenis pukat yang menunda pelaksanaan Permen KP No.02 Tahun 2015 sampai Desember 2016, dengan hanya mengeluarkan Surat Edaran dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tanpa merevisi Permen KP No.02 Tahun 2015.

"Hal-hal ini seperti ini dampaknya luar biasa. Lewat Kebijakan Surat Edaran Dirjen itu, SIPI kapal yang sudah mati tidak bisa diperpanjang dan banyak kapal dan nelayan ditangkap oleh aparat penegak hukum karena penggunaan alat tangkap pukat tersebut. Jadi tolonglah yang seperti ini lebih diperhatikan oleh KKP. Kasihan para pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan," tegas Ono.

Ono pun berharap, apabila yang dilakukan oleh KKP benar-benar ingin membantu nelayan, maka KKP harus merevisi kembali Permen KP No. 57 tahun 2014 untuk menghidupkan pasal yang mengatur operasi kapal pengangkut ikan dan alih muatan (transhipment) di laut.

"Saya juga imbau kepada nelayan dan industri pengolahan ikan harus hati-hati, cermat dan jangan sampai terbuai oleh kebijakan yang salah dan menyesatkan, yang pada akhirnya muncul masalah baru dan tidak menyelesaikan permasalahan yang utama," tandas Ono.

KKP Kembangkan Seleksi Breeding untuk Perbaikan Performa Udang Jerbung

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro