logo


Slamet Soebjakto: Soal Cantrang, Solusinya di Balai Perikanan Tangkap

Di Permen no 5 tahun 2015, pelarangan cantrang sudah diatur, termasuk sanksi dijatuhkan bagi nelayan yang ditemukan menggunakan alat tersebut

15 April 2016 13:34 WIB

 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto. (Jitunews/Riana)
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto. (Jitunews/Riana)

TAKALAR, JITUNEWS.COM - Cantrang, yang memiliki nama internasional demersial danish seine ini merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang terbilang kontroversial. Dibanding trawl, cantrang mempunyai bentuk yang lebih sederhana dan pada waktu penankapannya hanya menggunakan perahu motor ukuran kecil. 

Ditinjau dari keaktifan alat yang hampir sama dengan trawl, maka cantrang adalah alat tangkap yang lebih memungkinkan untuk menggantikan trawl sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya perikanan demersal.

Berkaitan dengan pelarangan cantrang dan trawl , Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, mengatakan solusi untuk pelarangan alat tangkap seperti trawl dan cantrang sendiri diserahkan ke balai-balai perikanan tangkap. 


KKP Permudah Pelayanan dan Perizinan Pakan dan Obat Ikan

"Solusinya ini ada dari balai-balai yang ada di perikanan tangkap untuk bisa memberikan percontohan-percontohan dengan alat-alat tangkap seperti bubu, pancing, dan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Karena kalau menggunakan alat tangkap seperti trawl, cantrang, itu kan menghabiskan semua biota dan merusak juga terumbu karang juga, bukan hanya ikan. Ini kan hubungannya ke arah pelestarian, karena kan selalu kita ambil sekali akan banyak, nanti ke depannya akan jadi masalah," kata Slamet kepada wartawan usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Kamis (14/4).

Sebelumnya, lanjut Slamet, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, sudah menelurkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 terkait pelarangan penggunaan alat penangkap ikan, kepiting dan lobster jenis trawl dan cantrang, karena alat tangkap jenis tersebut tidak ramah lingkungan. 

Kata Slamet, di Permen tersebut sudah jelas diatur di dalamnya termasuk sanksi dijatuhkan bagi nelayan yang ditemukan menggunakan alat tersebut. 

"Ibu menteri kan sudah mengeluarkan Permen 2 tahun 2015, sanksinya sendiri diserahkan kepada pihak berwenang. Dengan peraturan itu memang menyulitkan nelayan saat ini tapi akan menguntungkan di masa mendatang," pungkas Slamet.

KKP Resmikan Kawasan Hatchery Ikan Laut Modern di BPBL Ambon

Halaman: 
Penulis : Riana