logo


KPK Diminta Jangan Termakan Omongan Ahok Soal Sumber Waras

Ahok menyatakan hasil audit investigatif BPK terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras adalah ngawur.

13 April 2016 14:36 WIB

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak termakan 'omongan' Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok menyatakan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras adalah ngawur.

"KPK harus independen dan keputusanya tidak diombang ambing dengan opini publik yang sedang dibangun Ahok. Kita dorong KPK untuk mempercepat pemeriksaan kasus sumber waras," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (13/4).


Respons AHY dan Ibas, PDIP Tak Ingin Pandemi Covid-19 Jadi Komoditas Politik

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan hasil audit investigatif yang dilaporkan BPK sudah bersifat final. Sehingga hasil audit tersebut tak bisa diubah. Dia mendorong lembaga adhoc anti korupsi untuk menyelesaikan kasus RS Sumber Waras.

"Ahok itu yang ngaco. BPK sampaikan temuan awal minta tanddapan dari yang diaudit (Pemprov DKI Jakarta) ada ketidaksamaan yang diaudit. Sudah final ini laporan BPK, sekarang Ahok lagi diteliti," ungkapnya.

Hendrawan menduga Ahok sedang memanfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga negara karena menyebut laporan BPK ngawur.

"Motif Ahok hanya perkuat pandangannya, manfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga, seolah-olah lembaga negara ini diisi oleh orang yang bermasalah, parasitik," pungkasnya.

Demokrat Usul DPR Jadi RS Darurat, PDIP: Dramatisasi Retorika Politik

Halaman: 
Penulis : Yunisa Herawati, Syukron Fadillah