logo


DPR Hormati Calon Independen Dalam Pilgub DKI

Kandidat perseorangan bagaimana pun juga adalah suara rakyat

17 Maret 2016 20:06 WIB

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka. (Ist)
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka, mengungkapkan bahwa dirinya menghormati adanya calon perseorangan. Sebab, pasal perseorangan tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang telah disepakati. "Maju sebagai calon Kepala Daerah melalui jalur perseorangan hakikatnya harus kita hargai, karena ini cerminan dari demokrasi," ujar Hamka, Kamis (17/3), di Gedung DPR RI, Jakarta. 

Menurut Hamka, sistem demokrasi memiliki sejumlah elemen yakni seperti, keberadaan Partai Politik, dan adanya DPR sebagai lembaga pengawasan. Hal tersebut dilakukan agar dapat terjadi check and balances dalam roda pemerintahan di daerah.

Lanjut Hamka, calon perseorangan adalah suara masyarakat yang tidak tersalurkan lewat calon partai politik. Oleh karena itu, sudah selayaknya aspirasi masyarakat dapat disalurkan.


Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi, Ini Respons PKS

"Kandidat perseorangan bagaimana pun juga adalah suara rakyat dan harus dapat disalurkan. Apalagi kader tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang baik. Namun ada baiknya bilamana jumlah calon dari perseorangan itu pesertanya tidak melebihi jumlah calon parpol atau disamakan, sehingga Pilkada dapat berlangsung bukan hanya adil, tapi juga tertib," pungkasnya.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa DPR dalam Revisi UU Pilkada mengusulkan persyaratan bagi calon Independen atau Perseorangan sebesar 10-15 persen atau 15-20 persen dari Daftar pemilih Tetap (DPT), yang mana saat ini di Pasal 41 UU Nomor 8 tahun 2015 pasangan calon kepala daerah harus memenuhi syarat dukungan antara 6,5-10 persen dari jumlah penduduk didaerah masing-masing.

Sejumlah Parpol Sudah Berkoalisi, NasDem: Yang Lain Sudah Bersepakat, Kita Masih Bersepaham

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Christophorus Aji Saputro