logo


Swasembada Daging, PR Berat Pemerintahan Jokowi - JK

Impor daging mencapai 45% dari total kebutuhan daging dalam negeri tahun ini

23 Oktober 2014 10:04 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA, JITUNEWS.COMSwasembada daging yang dicanangkan pemerintah tahun ini tinggal kenangan. Hingga akhir tahun nanti Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menghitung impor daging bisa mencapai 45% dari total kebutuhan daging dalam negeri tahun ini.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, hal tersebut merupakan PR alias pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru Jokowi-JK nantinya. “Salah satu yang perlu mendapat prioritas pemerintah ke depan adalah memberikan insetif bagi peternakan rakyat. Langkah itu dinilai lebih realistis ketimbang rencana pemerintah saat ini mengimpor sapi betina indukan,” papar Teguh dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Teguh mengatakan, dalam proyeksi yang disusun Kementerian Pertanian seharusnya impor tahun ini hanya sekitar  10% kebutuhan nasional atau setara sekitar  54,56  ribu ton daging sapi. Tetapi diperkirakan impor daging sapi tahun ini diprediksi mencapai 250 ribu ton atau 45% kebutuhan nasional. Populasi sapi potong yang ditargetkan pada 2014  adalah  17,6 juta ton. Namun berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, populasi sapi potong hanya 12,6 juta ekor.


Prabowo Berapi-Api Ingatkan Generasi Milenial, Netizen Nangis!

Menurut Komisi IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga, impor daging merupakan penyebab utama ambruknya para peternak sapi lokal. “Harga daging dan sapi lokal lebih tinggi dibanding harga daging impor. Nah, iklim usaha yang tidak kompetitif inilah yang menjadi penyebab semakin tingginya ketergantungan terhadap impor karena permintaan dalam negeri meningkat sedangkan stok daging lokal semakin berkurang,” jelasnya.

Masih kata Viva, pengurangan populasi sapi juga disebabkan karena masih terjadi praktek pemotongan sapi betina produktif, padahal telah dilarang; efektivitas peningkatan produksi masih rendah karena sebagian besar dikelola dalam bentuk peternakan rakyat, tanpa sentuhan teknologi modern; belum terdeteksi kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit. Karena banyak instansi berkaitan dengan impor, baik oleh badan karantina Kementan atau Bea Cukai Kementerian Keuangan. Viva pun meminta proses perijinan dan kebijakan impor daging harus diintegrasikan dalam satu atap agar tertib, terekam, transparan, dan akuntabel. Apalagi, hingga saat ini, ada keanehan data yang bersumber dari badan Karantina dengan Bea Cukai berbeda.

"Pemerintah baru harus serius menghentikan impor daging melalui langkah konkrit, tidak wacana lagi seperti sekarang ini," tutur Viva.

Gurubesar Ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan, untuk mencapai swasembada daging diperlukan langkah-langkah konkret berjangka panjang namun konsisten.“Pertama, dimulai dari pendampingan program penggemukan sapi terutama di tingkat peternak kecil. Kedua, pemanfaatan Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) untuk intensifikasi peternakan sapi. Ketiga, pengembangan pembiakan sapi (breeding), dan inseminasi buatan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas karkas sapi. Keempat, perlindungan plasma nutfah sapi lokal (yang sudah disilang dengan sapi unggul impor) agar terdapat kekhasan sapi Indonesia. Dan kelima, pemberian insentif lain bagi peternak lokal untuk berkelompok dan mengembangkan semacam corporate farming,” katanya.

 

Dinilai Tak Wajar, Menteri Pertanian Diduga Bermain Polemik Impor

Halaman: 
Penulis : Riana,