logo


Regulasi dan Dampak Sosial, Tantangan Layanan Transportasi Online

Para sopir taksi reguler harus membayar pajak, hal yang tidak ditemukan pada pengemudi GrabCar dan Uber Taxi.

15 Maret 2016 10:52 WIB

Demo supir taksi menuntut pemerintah menghentikan operasi transportasi online. (Istimewa)
Demo supir taksi menuntut pemerintah menghentikan operasi transportasi online. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Demo dan mogok kerja taksi dan angkutan umum lainnya yang berlangsung pada hari Senin (14/6) kemarin semakin menambah runcing perdebatan terkait, apakah aplikasi transportasi berbasis online bisa beroperasi, mengingat aspirasi dari angkutan umum non-online sudah sampai pada tingkat menteri, seperti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menkominfo Rudiantara.

Walaupun aplikasi transportasi berbasis online memberikan kemudahan pada penumpangnya, namun tidak demikian dengan para pengemudi angkutan umum berbasis non-online

Menurut Syarif Mulyanto, salah seorang supir taksi Blue Bird yang turut ambil bagian dalam mogok kerja kemarin  menyebutkan, perusahaan seperti UberTaxi dan GrabCar tidak sportif, mengingat kendaraan yang dipakai adalah plat hitam 


Kemenhub dan Pemkab Kota Baru Kerja Sama Bangun Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam

"Sportif lah jadi pelat kuning (juga)," ujar Syarif dalam aksi menentang aplikasi transportasi online di Balai Kota.

Sementara supir taksi lainnya, Khoiron, yang bekerja untuk taksi Express, menyetujui atas pendapat rekannya sesama supir taksi itu. Khoiron menyebutkan, pendapatannya berkurang 50 persen pasca kehadiran aplikasi transportasi berbasis online.

Lantas keluhan tersebut pun ditanggapi dengan cepat oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dengan mengirimkan surat permohonan pemblokiran aplikasi kepada UberTaxi (Uber Asia Limited) dan GrabCar (PT Solusi Transportasi Indonesia). 

Dalam surat yang memiliki nomor seri AJ 206/1/1 PHB 2016, Jonan menyampaikan dua poin penting, yakni pemblokiran UberTaxi dan GrabCar dikarenakan jenis mobil yang digunakan adalah kendaraan roda empat plat hitam atau rental mobil yang belum jelas statusnya sebagai perusahaan angkutan umum yang resmi. Sedangkan poin kedua, merujuk pada UU No.22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai salah satu angkutan umum dengan jumlah yang banyak di Ibu Kota Jakarta dengan 46 perusahaan dan 26.667 armada, beberapa supir taksi menggunakan aplikasi transportasi berbasis online untuk memperoleh penumpang. Namun, disisi lain, operator dan supir taksi merasa dirugikan karena pendapatan mereka tergerus oleh keberadaan taksi yang mereka anggap ilegal.

Kesulitan ini dipertegas oleh Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djokosoetomo. Menurutnya, tindakan cepat harus diambil presiden, karena para sopir taksi resmi diperlakukan tidak adil. Tambahnya, para sopir tersebut harus membayar pajak, hal yang tidak ditemukan pada pengemudi GrabCar dan Uber Taxi.

"Kalau Pemerintah tidak bersikap tegas, bahaya," tambah Adrianto.

Kemenhub Hadiri Sidang Majelis ICAO ke-40 di Montreal, Ini Hasilnya

Halaman: 
Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Syukron Fadillah