logo


Kebijakan Tarif Progresif di Tanjung Priok Memberatkan Pengusaha

Pengenaan tarif progresif 900 persen sudah diberlakukan pada hari kedua setelah kapal sandar

15 Maret 2016 09:52 WIB

Kapal pengangkut peti kemas. (Ist)
Kapal pengangkut peti kemas. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kadin sangat menyayangkan pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pelindo II Dede R. Martin yang menegaskan bahwa penerapan tarif progresif atau pinalti sebesar 900 persen terhadap peti kemas impor mampu menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Apalagi jika dikaitkan bahwa penerapan tarif progresif itu tidak menyebabkan naiknya cost logistik melalui pelabuhan.

“Beban biaya tarif progresif ini jelas akan dirasakan 'Pengguna Jasa’ (bukan penyedia jasa)," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jitunews, Selasa (15/3).

Menurutnya, bagaimana mungkin tidak menjadi beban, karena perhitungan pengenaan tarif progresif 900 persen sudah diberlakukan pada hari kedua setelah kapal sandar di pelabuhan, sementara pekerjaan bongkar muat peti kemas dilakukan oleh pihak Pelindo dan memerlukan waktu sekitar 4-5 jam.  


UMP Naik, Daya Beli Masyarakat Meningkat

"Sementara rata-rata waktu kedatangan kapal pada pukul 10-11 malam. Lewat jam 12 malam sudah dikenakan tarif progresif," ucapnya.

Rico menambahkan, keputusan yang tidak rasional sebagai pembanding di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand bahwa perhitungan Dwelling time dihitung sejak selesai bongkar kapal dan bukan sejak sandar kapal. Keputusan Pelindo II atas kenaikan tarif menunjukkan signal kepanikan perusahaan pelat merah ini dalam mengatasi masalah dwelling time ini keputusan 'ngawur'. Kadin sangat memahami semua proses dan cost yang mesti dikeluarkan selama proses bongkar barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) itu terkesan mengabaikan beban yang mesti ditanggung para pelaku usaha, di tengah kelesuan ekonomi. Dan lebih lagi keputusan ini jelas bertentangan dengan Permenhub No. 117/2015 tentang relokasi barang/peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan selama tiga hari dari lini satu pelabuhan atau terminal dengan biaya ditanggung oleh pemilik barang," ungkapnya.

Pelindo II harus memahami tahapan hambatan yang perlu dibenahi yaitu di level pre-clearance masih mengontribusi 2.7 hari, custom clearance dan post clearance tidak terlalu signifikan menjadi hambatan namun diyakini masih bisa di tingkatkan. Jadi, seharusnya keputusan Pelindo II untuk tarif progresif harus mengacu kepada regulasi manajemen pelabuhan yang sudah ada dan harus disinergikan agar dwelling time bisa diturunkan.

"Jelas-jelas bahwa dari data yang tersedia pre-clearance masih menjadi kontributor utama yang menjadi hambatan dalam menurunkan dwelling time. Jadi, semestinya hal tersebut yang perlu di benahi dulu," tuturnya.

Pihaknya sependapat dan mendukung inisatif pemerintah untuk memasukkan pihak yang memiliki kewenangan atas lartas (barang larangan dan atau pembatasan) dan izin impor dalam paket kebijakan ekonomi selanjutnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga senada dengan Kadin bahwa pre-clearence sendiri setidaknya melibatkan banyak kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Sucofindo, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk mengurus lartas dan izin impor.

"Pada level pre-clearance inilah seharusnya Pelindo II mau berkoordinasi dalam mengurus manajamen pelabuhan dengan pihak-pihak yang terkait tersebut," pungkasnya.

Deretan Keresahan pada Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha

Halaman: 
Penulis : Rachmad Faisal Harahap, Vicky Anggriawan