logo


Pelaku Usaha Desak Beleid Kenaikan Tarif Progresif Dicabut

Pemerintah saat ini tengah gencarnya menggerakan kembali sektor riil agar dapat menjadi pondasi bagi kemajuan ekonomi.

11 Maret 2016 20:18 WIB

Aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok. (Foto: beritadaerah.co.id)
Aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok. (Foto: beritadaerah.co.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Para pelaku usaha di Indonesia khususnya yang bergerak di bidang ekspor-impor tampaknya harus menghadapi kenyataan pahit. Lagi-lagi hal ini terkait dengan kegiatan kepelabuhanan.

Sebagaimana yang telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam pertemuan dengan jajaran Pengurus Kadin di kantor Kementerian Perhubungan tadi pagi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi mendesak Pelindo II mencabut kembali kebijakan atau beleid baru yang mengatur kenaikan tarif progresif jasa penumpukan peti kemas, yaitu Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II/16.

"Sebelumnya, para pengusaha ini disibukkan dengan kasus dwelling time dan terbongkarnya kasus korupsi di Pelindo II yang sempat mengganggu aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kini yang terbaru, munculnya ketentuan baru dari Direksi PT Pelindo II terkait perubahan tarif jasa penumpukan petikemas," ujar Riko, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jitunews, Jumat (11/3).


Tetapkan 5 Program Unggulan, Kemenkop dan UKM: Produk Lokal Selevel dengan Produk Import

Dalam Keputusan Direksi PT Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No. HK.56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar menohok para pengusaha dan membuat mereka kelimpungan.

Bagaimana tidak, beleid yang berlaku sejak 1 Maret 2016 ini menetapkan kenaikan tarif jasa penumpukan petikemas isi impor ini langsung hingga 900 persen untuk proses bongkar di hari kedua. Detilnya, untuk hari pertama, tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan. Ketentuan tersebut baru berlaku ketika memasuki hari kedua dan seterusnya, dihitung per harinya sebesar 900 persen dari tarif dasar.

“Ini luar biasa keblingernya. Indonesia memang hebat, sampai biaya pelabuhan termahal dan lebih hebat lagi pelopornya BUMN, yaitu Pelindo II,” ucapnya.

Rico hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keanehan pada beleid tersebut. Padahal, pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya menggerakkan kembali sektor riil agar dapat menjadi pondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia melalui beberapa Paket Kebijakan Ekonomi, pemerintah harus libatkan swasta dalam pelaksanaannya dan tidak perlu BUMN, karena akan ada conflict of interest dari pembuat keputusan dan sekaligus pelaksana.

"Jadi kita minta pemerintah agar swasta lebih diperdayakan agar biayanya bisa di tekan, karena asas competitiveness. Namun yang terjadi, ada BUMN dalam hal ini Pelindo II yang sangat kontra produktif kebijakannya. Ini tentu berdampak pada sektor riil, ungkapnya.

Tentu saja yang paling merasakan pahitnya beleid ini adalah pada pengguna/pemakai jasa/pemilik barang. Mereka harus menanggung beban dengan mengeluarkan tambahan biaya di logistik karena pelabuhan dikelola oleh BUMN. 

Kemudian, mereka juga harus menanggung beban kenaikan biaya dalam produksi sehingga menjadi high cost economic. Terakhir, yang harus dicermati adalah produk mereka di pasar tidak berdaya saing, karena harga jualnya dari dalam negeri sudah sangat mahal.

"Oleh karena itu, mewakili Kadin Indonesia, kami akan mendesak agar aturan tersebut dibatalkan dan dicabut,” tuturnya.

Rico menambahkan, perubahan aturan main dan tarif di Pelabuhan Tanjung Priok juga berdampak langsung terhadap penerima fasilitas berikat (Kawasan berikat, gudang berikat maupun pusat logistik berikat ) dimana sebelumnya tidak terkena biaya storage (masa free time) tapi sekarang rata-rata mencapai Rp 293 ribu per 20' minimal cost storage

"Akibatnya pengusaha berikat meminta pengeluaran container dikerjakan dalam satu hari (free time) yang artinya pengusaha angkutan harus mengerahkan jumlah truk lebih banyak lagi dimana akan berdampak pada produktivitas truk dan kemacetan yang lebih parah di sekitar Tanjung Priok," pungkasnya.

Nilai Rupiah Melemah? Menko Luhut Berikan Solusi Ini, Penurunan Impor Hingga...

Halaman: 
Penulis : Rachmad Faisal Harahap, Syukron Fadillah