logo


PKS, Nasir Djamil Pastikan RUU Terorisme Tidak Melanggar HAM

Pemerintaah harus ikut terlibat langsung untuk menyepakati penambahan wewenang dalam pemberantasan teroris.

11 Maret 2016 18:50 WIB

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (Foto: dok. republika.co.id)
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (Foto: dok. republika.co.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, masukan-masukan dari organisasi HAM yang khawatir Revisi UU Terorisme akan melanggar HAM tetap menjadi pertimbangan Komisi III dalam menyusun draf revisi UU Terorisme.

"Komisi III tidak menutup mata tentang hal itu, kami tetap menerima masukan-masukan terutama dari organisasi HAM, mengenai kekhawatiran mereka dalam revisi UU Terorisme. Pada intinya mereka setuju dengan revisi ini. Tapi jangan sampai ada pasal-pasal dalam revisi tersebut yang kemungkinan melanggar HAM," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (11/3).

Menurutnya, tidak mudah mencari jalan tengah antara penindakan terorisme dan menghargai HAM, oleh karena itu Pansus yang dibentuk oleh DPR tersebut harus dapat mencari jalan tengah dalam merevisi Undang-Undang Terorisme tersebut.


Korupsi Sapi Disinggung, PKS Minta Politikus Gerindra Tidak Lebay

"Kami (Pansus) tentunya, akan mencoba mencari jalan tengah. Dimana aksi terorisme juga dapat ditindak tapi juga disana ada penghargaan terhadap HAM yang dijunjung tinggi. Tidak mudah memang menyelelaraskan hal ini, tapi kita akan terus coba," paparnya.

Politisi PKS ini menuturkan bahwa saat ini pihaknya dikomisi III belum bisa memastikan apakah dalam revisi Undang Undang Terorisme tersebut akan ada penambahan wewenang kepada Badan Intelejen Negara (BIN), pasalnya selama ini BIN hanya memberikan data mengenai terorisme tanpa dapat mengeksekusi langsung pelaku terorisme.

Saya pikir akan kita lihat, apakah ada penambahan wewenang BIN. Jadi BIN bisa langsung menindak pelaku terorisme. Selama ini BIN hanya memberikan data ke instansi terkait yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku terorisme," jelasnya.

Dalam hal ini, dia menyarankan, pemerintaah harus ikut terlibat langsung untuk menyepakati penambahan wewenang tersebut, karena keputusan tersebut tidak bisa diputuskan sendiri oleh DPR.

"DPR dan pemerintah harus sepakat terlebih dulu untuk penambahan wewenang BIN. Tapi juga saya ingin penambahan wewenang itu juga harus dengan alasan yang logis," pungkasnya.

Jazuli Juwaini: PKS Diserang Karena Ada yang Panik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah