logo


Tergantung Megawati, Risma Maju atau Tidak dalam Pilgub DKI

PDIP Surabaya tidak memiliki wewenang memberikan usulan agar Risma dipertarungkan dalam Pilgub DKI Jakarta.

10 Maret 2016 20:16 WIB

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: thejakartapost.com)
Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: thejakartapost.com)

SURABYA, JITUNEWS.COM - Namanya disebut bakal menjadi kandidat calon gubernur DKI, Walikota Surabaya Tri Rismaharini langsung menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak ditugaskan untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 menadatang.

Atas wacana tersebut, Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Bauna meyakini bahwa perangai Risma mampu menjegal langkah Ahok menuju kursi DKI 1. Meski demikian, tak lantas Risma harus maju hadap-hadapan melawan calon petahana tersebut.

"Sosok Bu Risma sudah diperhitungkan sejak awal bisa melawan Ahok, tetapi tidak harus beliau yang maju. Siapapun yang direkom DPP, beliau pasti akan memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga untuk memenangkan Pilgub DKI," tegas Whisnu di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/3).


Megawati Sembunyikan Nama Capres yang Diusung PDIP, Puan Bilang Begini

Walaupun demikian, ketua PDIP Surabaya itu tak kuasa menghalang-halangi langkah DPP jika akhirnya memutuskan untuk mengusung Risma.

"Rekomendasi ada di kewenangan DPP, pada Bu Megawati, apapun yang diputuskan kita menjalankan," tegasnya.

Namun saat ditanya, jika benar-benar Megawati menyebut nama Risam untuk dicalonkan, Whisnu menanggapi bahwa Risma memilih untuk tidak ditugaskan dalam perebutan kursi DKI 1.

"Bu Risma sudah menghadap ke Bu Mega, beliau memohon agar tidak ditugaskan ke DKI. Mengingat masih berat untuk menyelesaikan tugas di Surabaya (amanah). Saya dan warga Surabaya juga masih gandoli Bu Risma, karena sampai saat ini masih belum permintaan dari DPP," jawab Whisnu.

Whisnu lantas kembali menegaskan, PDIP Surabaya tidaklah memiliki wewenang untuk memberikan usulan agar Risma dipertarungkan dalam Pilgub DKI Jakarta. Tetapi, jika ternyata hal tersebutlah yang menjadi keputusan partai, maka harus dijalankan.

"DPP partai dalam kapasitas memerintah. Kalau bahasanya merintah siapa yang bisa menolak, karena aturannya begitu," ucap Whisnu sambil menambahkan bagi kader bukan urusan menerima atau tidak. 

"Tapi bagi kader, kalau sudah rekomendasi ya harus dijalankan," imbuh dia.

Selain itu, PDIP Surabaya akan mengirimkan pasukan khusus untuk membantu memenangkan Pilgub DKI. Bahkan, pasukan khusus yang sudah terbukti bisa meningkatkan elektabilitas di Pilgub Kalteng dan memenangkan Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya.

Puji Presiden Jokowi, Megawati: Kurus Tapi Bisa Tahan Banting Banget

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah