logo


Fadli Zon Tegaskan Komisi III Punya Hak Panggil Ahok

Fadli mengatakan, pimpinan KPK terdahulu pernah menyatakan bahwa ada indikasi merugikan negara.

10 Maret 2016 17:58 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (Istimewa)
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa Komisi III DPR RI memang mempunyai hak untuk memanggil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk mengklarifikasi atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk RS Sumber Waras. Sebelumnya beberapa anggota DPRD DKI Jakarta telah melaporkan hal tersebut ke KPK.

"KPK merupakan rekanan Komisi III sehingga wajar kalau Ahok dipanggil untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (10/3).

Menurutnya, pengadaan tanah untuk RS Sumber Waras, BPK telah melakukan audit investigasi atas permintaan dari KPK. Fadli menambahkan, sedikitnya ada enam indikasi kerugian negara yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tanah tersebut.


Saut Mundur, Sudirman Said: Semacam Lonceng Peringatan, Ada Hal yang Gak Beres

"Nah bagaimana KPK menindaklanjuti hasil audit investigasi ini. Apakah audit investigasi ini betul-betul bisa menemukan suatu indikasi kerugian negara? Kalau tidak salah, ada enam indikasi kerugian negara di situ dari proses jual beli yang terjadi," ucapnya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan, pimpinan KPK terdahulu pernah menyatakan bahwa pengadaan lahan sekitar 3,7 hektar dengan harga Rp 755 miliar terindikasi merugikan negara. Jika hari ini, seru Fadli, KPK justru mengatakan tidak ada unsur korupsi, maka hal ini perlu dipertanyakan. Fadli pun merasa siap berdebat data dengan KPK.

"Jadi saya heran kok ada pimpinan baru, yang sekarang konon mengatakan tidak ada korupsi di situ. Sementara pimpinan lama bicara jelas ada tindak pidana korupsi di situ,"

Dalam hal ini politisi Gerindra ini berkeinginan agar KPK kuat, independen, dan betul-betul mau memberantas korupsi bukan atas dasar pesanan. Oleh karena itu KPK tidak boleh tebang pilih.

"Jangan ada oknum pimpinan KPK ini jadi alat kepentingan yang lain. Kita tidak mau KPK ini disusupi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang lain" pungkasnya.

Fahri Hamzah Nilai Mandat Pimpinan KPK Sebagai Pengunduran Diri

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah