logo


Percepat Pengembangan EBT, Pemerintah Siapkan 2 Lembaga Khusus

Kedua lembaga itu nantinya akan tertuang dalam Perpres tentang percepatan pembangunan infrastruktur listrik

4 Maret 2016 11:56 WIB

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin. (Istimewa)
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Dalam rangka mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), saat ini Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan pengelola dana ketahanan energi dan badan usaha khusus energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan, kedua badan tersebut dibentuk untuk mempercepat pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional. Pasalnya, di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) target bauran EBT pada 2025 ditetapkan sebesar 23%.

"Dua badan ini kita bangun, satu untuk memupuk dana ketahanan energi dan satunya lagi membangun perusahaan khusus berbasis energi baru terbarukan," ungkap Sudirman kepada wartawan saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/3) kemarin.


PLN Pastikan Pasokan Listrik Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H Aman

Nantinya, menurut Sudirman, badan usaha khusus akan diwajibkan membeli tenaga listrik dari energi terbarukan. Sedangkan, badan pengelola dana ketahanan energi berkewajiban mendukung badan usaha khusus dalam rangka membeli listrik dari EBT tersebut.

Sudirman mengatakan, landasan hukumnya dari kedua badan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Badan pengelola dana ketahanan energi sama dengan pengelola dana perkebunan. Hubungannya dengan badan usaha, nanti bisa saja subsidi diambil dari dana ketahanan energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk Nicke Widyawati menambahkan, pihaknya telah menyiapkan anak usaha yang akan menangani pembelian dari EBT tersebut.

"Perusahaan yang sudah ada manajemennya nanti kita akan desain dan saat ini timnya sedang kita siapkan. Jadi, wadahnya sudah disiapkan," katanya.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, badan usaha khusus tersebut harus mempunyai kemampuan finansial guna mendanai energi terbarukan. Dengan begitu, keberadaan badan usaha khusus tidak membuat perusahaan jadi tidak efisien.

Dekatkan Akses Energi ke Masyarakat Pedesaan, Pertamina Resmikan Pertashop Sirnajaya

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin