logo


Rekomendasi SKK Migas Soal Blok Masela Dipertanyakan

Biaya pembangunan Blok Masela secara offshore (laut) dianggap lebih murah ketimbang onshore (darat)

29 Februari 2016 21:34 WIB

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara. (Istimewa)
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Soal pembangunan Blok Masela, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengatakan, agar Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Bappenas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.  

"Presiden juga bisa memanggil pihak kampus untuk melakukan sebuah kajian. Saya bukan mengatakan kajian lembaga SKK Migas jelek atau apa. Tapi dengan tim khusus ini, kita ingin menyadarkan bahwa perhitungan proyek strategis bisa lebih transparan dan biaya objektif bisa didapat," jelas Marwan, Senin (29/2), di Jakarta.

Soal kajian SKK Migas, Marwan menilai, pembangunan di laut tidak mungkin bisa lebih murah dibandingkan di darat. "Ini ada kilang, mau dioperasikan di darat atau di laut. Kalau di darat dibutuhkan hanya beton, kalau di laut perlu bangun kapal yang luasnya beberapa kali luas lapangan bola. Artinya, jika kampanye darat lebih mahal itu tanda tanya besar," tegasnya. 


Jelang Arus Mudik, Pertamina Sebut Konsumsi BBM Meningkat

Sebelumnya, satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) merekomendasikan infrastruktur floating LNF (FLNG/offshore/laut) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk pembangunan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela Maluku. Rekomendasi tersebut lantaran biaya untuk offshore dianggap lebih murah ketimbang onshore (darat).  

 

Jelang Lebaran, Pertamina Siaga Jaga Pasokan BBM Jatim-Balinus

Halaman: 
Penulis : Rachmad Faisal Harahap, Christophorus Aji Saputro
 
×
×