logo


Kasus Setnov Fadli Membela, Tapi Tidak untuk Akom

Fadli memilih sikap yang datar-datar saja atas laporan LAKP terhadap Ade Komaruddin, tetapi dulu bela mati-matian Novanto.

24 Februari 2016 13:43 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (dok. dpr.go.id)
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (dok. dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menyikapi laporan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) atas tuduhan Ketua DPR RI Ade Komaruddin yang menerima gratifikasi peasawat jet mewah kepada mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Wakil Ketua DPR Fadli Zon memilih untuk menyerahkan segalanya kepada MKD. Sikap Fadli kepada Akom tersebut berbeda saat dirinya membela Setya Novanto dalam drama 'papa minta saham'.

"Kalau saya, kita serahkan ke MKD untuk menindaklanjuti laporan tersebut," ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Rabu (24/2).

Fadli memilih sikap yang datar-datar saja atas laporan LAKP tersebut. Bahkan politisi Gerindra itu tak tertarik untuk berspekulasi dan berharap MKD bisa merespon laporan tersebut dengan sebaik-baiknya.


Novanto Harap Fraksi-Fraksi di DPR Hadiri Pidato Raja Salman

"Saya tidak mau berpendapat. Ada laporan, saya tidak tahu apa yang lapor ada kaitan dengan parpol atau kelompok tertentu," ucap dia.

Sikap yang dipilih Fadli terkait kasus Ade Komrauddin bertolak belakang dengan sikap yang dimainkannya saat membela habis-habisan Novanto yang juga dilaporkan ke MKD oleh Menteri ESDM Sudirman Said beberapa waktu lalu.

Novanto dituduh Sudirman telah bermufakat jahat untuk meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat itu sikap Fadli membela Novanto habis-habisan dan aktif menyerang Sudirman Said.

Namun, giliran Akom dilaporkan, Fadli tak menunjukan sikap untuk membela ataupun menyerang pihak yang melaporkan atasannya tersebut.

Seperti diketahui Ade dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) atas tuduhan menerima gratifikasi pesawat jet mewah. Laporan itu sendiri hanya menyuguhkan foto-foto yang beredar di media sosial sebagai barang bukti.

Beberapa politisi Golkar menduga pelaporan tersebut bertujuan untuk menumbangkan Akom dalam pemilihan calon ketua umum Golkar April mendatang. Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, laporan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) tentang dugaan gratifikasi Ketua DPR Ade Komaruddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah bentuk kampanye hitam jelang Munas Golkar.

 

Setya Novanto Pastikan Kedatangan Raja Salman ke DPR Aman

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah