logo


DPR: Pemerintah Harus Tegas Atas Buruknya Penerapan IPOP di Indonesia

Dengan adanya aturan IPOP itu akan berdampak pada petani dan perekonomian nasional

18 Februari 2016 11:39 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. (Istimewa)
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penerapan The Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) kini mulai dirasakan oleh masyarakat petani sawit Indonesia. Pasalnya, dengan adanya sejumlah aturan yang diterapkan IPOP dan telah di tandatangani oleh ke 5 perusahan besar di sektor sawit di Indonesia sangat memberatkan para petani. Dengan adanya aturan IPOP itu, ke 5 perusahan besar tersebut tidak dapat membeli CPO dari petani, dan dampaknya sangat besar bagi petani.

"Bayangkan kalau masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sawit, tapi tiba-tiba TBS-nya (tandan buah segar) tidak laku dijual, kan bisa kacau. Apalagi para petani ini jumlahnya ada 4,5 juta," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo dalam acara diskusi sektor perkebunan di Jakarta, Kamis (18/2).

Lebih lanjut Firman mengatakan, sebenarnya kesepakatan antara perusahaan Indonesia dengan manajemen IPOP merupakan urusan business to business (B to B). Namun, karena berdampak pada petani dan perekonomian nasional, maka pemerintah wajib menyelesaikan persoalan ini.

"Apalagi situasi ekonomi kita sedang kayak gini. Pemerintah tidak ingin industri sawit hancur. Karena ini merupakan komoditas unggulan yang terbukti telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional," tuturnya.

Sementara itu, untuk keberlanjutan dari isu IPOP, Firman menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki standarisasi yang dinamakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Oleh karena itu, sebenarnya pelaku sawit di tanah air cukup mengikuti ISPO ini, apalagi ISPO sifatnya wajib diikuti perusahaan sawit di Indonesia.

“Kita sudah ada ISPO, kita tidak bisa adopsi pledge (IPOP)," ujarnya.

Seperti diketahui, pada September 2014 terdapat lima perusahaan besar sawit Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Golden Agri Resources, Musim Mas, dan Asian Agri menandatangani kesepakatan IPOP.

Penandatanganan deklarasi di acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB untuk perubahan iklim yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tiga Pilar Utama Pemerintah Sukseskan Upaya Perang Melawan IUU Fishing

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Riana