logo


Pemerintah Awasi Pembangunan Smelter Freeport

7 Agustus 2014 16:21 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah Indonesia tetap melakukan pengawasan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian  (Smelter) terhadap PT Freeport Indonesia, meski perusahaan milik Amerika Serikat itu sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) persyaratan ekspor konsentrat dan melakukan ekspor bahan mineral.

Hari ini, Freeport akan mengekspor konsentrat tembaga sebanyak 10.000 dry metric ton (DMT) ke Tiongkok. Freeport mendapat izin untuk mengekspor, menyusul ditantanganinya MoU tersebut.

Freeport akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, yang juga menjadi salah satu isi dari enam poin renegosiasi kontrak. Dalam pembangunan smelter Freeport akan bekerjasama dengan Antam untuk masalah perizinan dan lingkungan.

"Kita kan ada masalah lokasi di Papua. Tapi perhitungan kita di Gresik," katanya di kantor KESDM, Jakarta, Kamis (7/8).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, R Syukhar menegaskan akan mengawasi pembangunan smelter setiap enam bulan sekali. "Jika tidak sampai 60 persen pembangunan kita akan stop ekspor, setiap enam bulanan maka dia distop. Kalau tidak bagus SPE (Surat Persetujuan Ekspor) juga tidak kasih," imbuhnya.

Ia menambahkan selain Freeport, ada lima perusahaan dalam negeri yang bisa mengekspor. "Sudah lima yang sudah ekpor. Dua sudah ekspor, tiga akan menyusul. Empat baja dan satu zinc," terangnya.

Untuk diketahui, Freeport telah menandatangani MoU 25 Juli lalu di kantor Dirjen Minerba. Selain kewajiban pembangunan Smelter, lima poin lainnya adalah pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri. 

Progress Smelter Freeport Indonesia Capai 3,86%, Akhir Tahun 2022 Selesai

Halaman: 
Penulis :