logo


Kenapa pupuk subsidi perlu dihapus?

6 Agustus 2014 13:00 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Pertanian telah mempertimbangan pencabutan subsidi pupuk anorganik dan organik, sejak awal Juli lalu. Program subsidi pupuk dinilai tak efektif dan rawan penyimpangan. Kebijakan itu juga disebut lebih banyak melahirkan
permasalahan ketimbang memberikan manfaat.

Sejauh ini, jumlah alokasi APBN untuk subsidi untuk pupuk cukup besar, mencapai Rp 18 triliun dan cenderung bertambah. Tetapi, kasus penyelewengan masih terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan. Menteri Pertanian Suswono kerap mengusulkan agar pemerintah mendatang berani mencabut subsidi pupuk untuk petani. "Daripada fungsi tidak berjalan dengan baik, perlu dipikirkan ke depan, secara bertahap pupuk tidak usah disubsidi," kata Suswono, Juli lalu.

Data yang dihimpun Jitunews menunjukkan, disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi cukup jauh, yakni Rp 2.200/Kg. Harga pupuk yang subsidi sebesar Rp 1.800/Kg, sedangkan pupuk nonsubsidi Rp 4.000/Kg. Dengan disparitas harga yang cukup tinggi, faktanya di lapangan menunjukkan, hal itu tak mengurangi terjadinya penyimpangan dan kebocoran. Fungsi Komisi Pengawas Pendistribusian Pupuk (KP3) dinilai tidak berjalan optimal. Kasus penyelewengan subsidi pupuk juga tidak pernah selesai. Penyelewengan di berbagai tingkatan penyaluran masih terus terjadi.
 
Sejauh ini hanya Indonesia yang memberikan subsidi pupuk. Di beberapa negara ASEAN, pupuk tidak disubsidi. Dana pupuk dialokasikan dalam bentuk lain, seperti bantuan fasilitas irigasi, alat pertanian, dan modal usaha. Cara semacam ini dinilai lebih efektif dibandingkan untuk program subsidi pupuk yang telah melahirkan banyak masalah.

Kendati pihak Kementan gencar mengusulkan perlunya penghapusan pupuk subsidi, hal ini dipastikan tidak bakal mengganggu kinerja PT Pupuk Indonesia. Sebab, perusahaan platmerah yang menjadi induk produsen pupuk nasional ini sudah memanen keuntungan sangat besar dalam penyediaan pupuk nonsubsidi.

Direktur Keuangan Pupuk Indonesia, Achmad Fadhiel, mengatakan pihaknya tidak bermasalah jika pemerintah ingin menghilangkan subsidi pupuk. "Kami kan hanya pelaksana saja, kalau mau cabut ikut saja," kata dia di Jakarta. Fadhiel mengingatkan, agar pemerintah memertimbangkan ketergantungan petani pada pupuk subsidi. "Jangan sampai terabaikan," terang dia.[]

Teknologi Ion Beam, Padi Jadi Setinggi 1,5 m

Halaman: 
Penulis :