logo


Paket Kebijakan Ekonomi X, Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Bagi Usaha kecil

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK

11 Februari 2016 19:33 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2). (Foto: Humas pers istana/Jay)
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2). (Foto: Humas pers istana/Jay)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam konferensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis atau jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 miliar.

"Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55 persen di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya," ujar Darmin, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (11/2).

Selain itu, Darmin melanjutkan, terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaannya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya, 19 bidang usaha jasa bisnis atau jasa konsultasi konstruksi dijadikan satu jenis usaha.

"Karena itu jenis atau bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ucapnya.

Tahun Depan, Pemerintah Bangun 47 Pembangkit Diesel

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan
 
×
×