logo


Kemenhub: Tarif-Batas-Bawah Paling Murah 30 Persen Tarif-Batas-Atas

Tarif batas bawah kelas ekonomi ditetapkan serendah-rendahnya 30 persen batas atas

11 Februari 2016 17:22 WIB

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata. (Foto: Istimewa)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata mengatakan, tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi ditetapkan serendah-rendahnya 30 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang diberikan.

"Penetapan batas tarif bawah ini menjamin terpenuhinya aspek keselamatan dan menjaga agar Badan Usaha Angkutan Udara tetap sehat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa," ujar Barata, di Jakarta, Kamis (11/2).

Dalam PM. 14 Tahun 2016 ini, Barata melanjutkan, juga mengatur kewajiban Badan Usaha Angkutan Udara yaitu menetapkan besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi yang tidak boleh melebihi tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan sesuai kelompok pelayanan yang diberikan.

"Selain itu, badan usaha juga diperbolehkan melakukan perubahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi tersebut," ucapnya.

Terhadap penetapan tarif dan perubahan tarif tersebut, badan usaha angkutan udara wajib melaporkannya kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara dan juga wajib menginformasikannya kepada pengguna jasa paling lama 15 hari kalender sebelum tarif diberlakukan.

"Badan usaha angkutan udara juga wajib mencantumkan perincian komponen tarif pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan wajib mencantumkan besaran biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau passanger service charge di dalam tiket," ungkapnya.

Apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam PM. 14 tahun 2016 ini, Barata menambahkan, badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat diberikan sanksi berupa peringatan, pengurangan frekuensi, penundaan pemberian izin rute, denda administratif dan pembekuan rute penerbangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selanjutnya, peraturan menteri tersebut juga mengamanatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah tersebut," tuturnya.

Kemenhub dan Pemkab Kota Baru Kerja Sama Bangun Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam

Halaman: 
Penulis : Rachmad Faisal Harahap, Vicky Anggriawan