logo


Panja Freeport Jangan Intervensi Kasus Setya Novanto

Panja Freeport tersebut tidak boleh menjadi istimewa dan mengesampingkan panja lainnya

3 Februari 2016 18:35 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. (Foto: dpr.go.id)
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani berharap dalam rencana pembentukan Panja Freeport, agar tetap dalam koridor penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus 'papa minta saham'.

"Panja Freeport tersebut tidak boleh menjadi istimewa dan mengesampingkan panja penegakan hukum untuk kasus-kasus hukum lainnya," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/2).

Menurutnya, Panja Freeport bukanlah sesuatu yang genting sehingga tidak perlu dapat waktu khusus, karena di sisi berbeda Komisi III juga memiliki panja-panja lain serta tumpukan RUU yang harus dibahas.

"Tidak urgent dalam arti tidak harus bekerja dan menyelesaikan tugas dengan mendapat alokasi waktu khusus serta menyisihkan panja penegakan hukum atas kasus lainnya" tukasnya.

Arsul menambahkan, dirinya mempersilakan apabila panja tersebut akan tetap dijalankan. Namun apabila dalam perjalananya mengarah kepada intervensi proses hukum yang sedang dijalankan kejagung, maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menentangnya.

"Panja itu harus profesional jika nantinya, kemudian mengarah kepada intervensi proses hukum yang sedang dijalankan kejagung, maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menentangnya," pungkasnya.

Inalum: Pembayaran Divestasi 51% Tunggu Freeport Rampungkan Masalah Lingkungan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan