logo


Mana yang Benar, Data Pangan Milik Kementan atau Kemendag?

Persoalan yang terjadi selama ini bersumber dari data pangan yang berbeda

3 Februari 2016 10:12 WIB

Ilustrasi impor beras. (Ist)
Ilustrasi impor beras. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Data pangan masih menjadi persoalan besar yang belum teratasi di sektor pangan. Pasalnya diantara lembaga pemerintah sendiri baik itu Kementan maupun Kemendag belum ada kesamaan soal data pangan, baik terkait dengan produksi maupun jumlah konsumsi perkapitanya.

Menanggapi belum jelasnya data pertanian tersebut, anggota dewan meminta kepada pemerintah agar dengan segera memperbaiki data pangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari sisi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa saatnya pemerintah harus berkata jujur soal data pangan agar tidak menimbulkan persoalan yang terus berlarut-larut.

"Jujur sajalah pemerintah itu, jangan sembunyi-sembunyi soal data, katakan mana data yang sebenarnya dan yang riil di lapangan," demikian kata Herman Khaeron di bilangan senayan, Selasa (2/2).

Menurutnya, persoalan yang terjadi selama ini bersumber dari data pangan yang berbeda.

"Sebelumnya kita bingung dengan data beras yang berbeda, katanya surplus tetapi impor, sekarang juga kita dikagetkan dengan data jagung yang katanya surplus tetapi sekarang kita kelangkaan dan mengharuskan langkah impor,"demikian katanya.

Dampak lanjutannya ada tarik menarik diantara pemerintah terkait dengan langkah impor ini, ada yang mengatakan bahwa harus melakukan impor dan ada yang mengatakan tidak perlu impor.

"Masyarakat menjadi bingung siapa yang benar, semuanya mengatasnamakan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin menolak kalau dikatakan bahwa DPR juga ikut salah terkait masalah data pangan, menurutnya yang salah adalah para pemberi data yang salah kepada DPR, yang membuat DPR ikut-ikutan salah.

"Yang memberikan data itu yang salah bukan kita, saya sangat keberataan kalau dikatakan DPR yang salah terkat masalah di sektor pangan, yang salah itu pemberi data yang salah ke DPR," demikian tegas Sudin, saat rapat dengar pendapat dengan pihak kementan,Bulog dan pelaku peternakan di komisi IV DPR di bilangan senayan Jakarta.

Soal Polemik Impor Beras, Fahri Hamzah: Ini Adalah Politik Ekonomi Pangan, Ini Serius...

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Vicky Anggriawan