logo


13 BUMN Teken Komitmen Dukung Program Kedaulatan Pangan

Bukan perkara mudah mewujudkan kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Jokowi-JK

27 Januari 2016 12:37 WIB

Ilustrasi petani. (Ist)
Ilustrasi petani. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bukan perkara mudah mewujudkan kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Jokowi-JK. Terbukti, masalah silih berganti datang menyelimuti komoditas pangan dalam negeri. Berbagai upaya pun kerap dilancarkan lembaga pemerintahan guna meretaskan aneka masalah itu. Tapi apa daya, bermacam persoalan kian melanda ketersediaan bahan pangan di tanah air.

Seakan tak mau menyerah, hari ini, Rabu (27/1), 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nusantara, di Gedung Bulog, Jakarta. Adapun 13 BUMN yang melakukan penandatanganan MoU tersebut terdiri dari Perum Bulog, PT Sang Hyang Sri, PT Pupuk Indonesia, PT Pertani, PT RNI, PT Berdikari, PT Perhutani, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Asuransi Jasa Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Bulog, mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut. "Saya sampaikan apresiasi yang luar biasa atas upaya ini. Sungguh, ini adalah langkah membangun sebuah sinergi sebagaimana diamanatkan pemerintah. Tak hanya antar BUMN, saya apresiasi pihak Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang dengan penuh semangat mau ikut menandatangani MoU kerjasama dengan Bulog. Ini merupakan komitmen dari semua elemen untuk memajukan komoditas pangan tanah air," ungkapnya.

Beragam kerjasama ini, jelas Djarot, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja semua lembaga dan aspek di bidang pangan. "Bisa dilihat, 13 BUMN ini memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ada penyuplai bahan, pendistribusi, penjaga kestabilan harga, hingga aspek financial (keuangan). Sistem sebaik apapun tidak akan berjalan mulus tanpa faktor permodalan yang baik," pungkas Djarot.

Untuk diketahui, MoU ini berlaku 1 tahun sejak tanggal penandatanganannya (Rabu, 27 Januari 2016). Kerjasamanya dilakukan secara internal dengan meningkatkan peran dan kompetensi masing-masing lembaga. Tak hanya itu, kerjasama ini juga dilakukan secara eksternal dengan cara membina para petani dari berbagai macam aspek.

Pelelangan 'Nakal' BUMN Jadi Penyebab Harga Gula Meroket di Tengah Pandemi Corona

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro, Vicky Anggriawan