logo


Meskipun Ada Panja Freeport, Kejaksaan Agung Tetap Garap Setya Novanto

Prasetyo menambahkan pihaknya mampu menangani kasus tersebut sesuai kapasitasnya

23 Januari 2016 13:13 WIB

Jaksa Agung HM Prasetyo (ist)
Jaksa Agung HM Prasetyo (ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COMRencana komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Kerja Pengawasan kasus PT Freeport Indonesia dinilai sebagai langkah tidak tepat dan berlebihan. Alasan pembentukan panitia kerja, yaitu untuk menjalankan fungsi kontrol, berpotensi mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung.
   
Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan pendapatnya pada saat rapat dengan Komisi III DPR, Jumat (22/1) bahwa pembentukan panitia kerja (panja) tidak tepat kendati alasanya sebagai fungsi kontrol. Sebab dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.
   
Usulan pembentukan panitia kerja kasus PT Freeport Indonesia muncul dalam catatan khusus dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung. Namun usulan tersebut belum diputuskan sebagai sikap.
   
Meskipun pembentukan panja dilakukan, menurut Prasetyo pihaknya akan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Kejagung akan memangggil kembali mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk ketiga kalinya guna dimintai keterangan kendati Novanto tidak memenuhi dua panggilan sebelumnya. Prasetyo menambahkan pihaknya mampu menangani kasus tersebut sesuai kapasitasnya.

“Ini kan proses hukum. Proses politiknya sudah di MKD. Jadi untuk apa lagi ada panja,” ujar Prasetyo.

Minta Kasus Jaksa Pinangki Diserahkan ke KPK, PAN: Tidak Mungkin Main Sendiri

Halaman: 
Penulis : Aditya Kurniawan, Vicky Anggriawan