logo


Dirjen Migas: Lapindo Tak Salahi Prosedur

Pasalnya, SKK Migas telah mengeluarkan izin pengeboran kepada PT Lapindo Brantas.

11 Januari 2016 17:16 WIB

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja (ISTIMEWA)
Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja (ISTIMEWA)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, PT Lapindo Brantas sama sekali tak menyalahi prosedur pengeboran sumur di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Meski begitu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja mengungkapkan, izin dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah dikantongi, sementara izin dari pihaknya yang justru belum dikeluarkan.

"Tidak ada prosedur yang dilanggar. WPNB (Work Project and Budget) sudah disetujui oleh SKK Migas izin dari daerah sudah ada. Yang belum adalah dari Migas namanya persetujuan keselamatan kerja. Karena biasanya memang bertahap," ungkap pria yang disapa Wirat tersebut kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (11/1).


Awal Pekan Ini, Emas Antam Dibanderol Rp 548.000/Gram

Lebih lanjut, Wirat mengaku, saat ini pengeboran sudah dihentikan. Waktu yang diberikan selanjutnya digunakan untuk mengkaji aspek teknik dan aspek sosial masyarakat.

"Saat ini sudah berhenti semua. Sudah diinstruksikan berhenti. Jadi mohon dijelaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur. Kita akan evaluasi terutama teknis dan aspek sosial masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Hulu Migas Djoko Siswanto menjelaskan dalam kajian yang dilakukan saat ini, baik Pemerintah maupun SKK Migas akan mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, seperti kecelakaan peledakan (blow out). Sebab diakui Djoko, selama ini belum ada pengawasan terkait hal tersebut.

"Sebelum pengeboran dilihat lagi dokumen, kalau ada blow out gimana? BO preventer apakah sudah baik, dan lain-lain. Saat ini, hal itu semua belum ada," tutupnya.

Bangun PLTU 600 MW, Bukit Asam Gelontorkan Dana US$ 840 Juta

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Deni Muhtarudin