logo


Soal DKE, Satya: Sebaiknya Ditunda

Meskipun harga BBM akan segera turun, namun Komisi VII DPR masih mempersoalkan soal DKE.

4 Januari 2016 10:47 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha (ist)
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha (ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi VII DPR RI masih mempersoalkan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera diturunkan per tanggal 5 Januari 2015.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Yudha mengungkapkan, kebijakan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pungutan DKE yang diambil dari penjualan harga BBM jenis Premiun dan Solar sebaiknya ditunda.

"Saya menyarankan dana ketahanan energi ditunda hingga masa pembahasan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan) yang dilaksanakan tidak lama dari sekarang," ungkap Satya kepada wartawan baru-baru ini di Jakarta.


Hadapi New Normal, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

Setelah masa reses DPR selesai, Satya menyampaikan, Komisi VII akan segera memanggil Menteri ESDM terkait hal tersebut. Rencananya tanggal 12 Januari 2016 mendatang, Satya melanjutkan, pihaknya berencana akan memanggil Menteri ESDM untuk menjelaskan DKE itu.

Satya menjelaskan, dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang (UU) Energi, tidak secara eksplisit mencantumkan mekanisme pemungutan dana energi dari masyarakat.

Menurut Satya, yang ada adalah mendanai pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari uang yang dihasilkan dari sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui dalam hal ini adalah minyak dan gas alam (migas).

"Kita mendanai dari migas untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Jadi bukan memungut dari masyarakat," tutup Satya.

Pertamina Siapkan Pasokan LPG dan BBM Jelang Idul Adha 2020

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin