logo


Ini Alasan Perludem Sebut MK 'Mahkamah Kalkulator'

MK hanya fokus untuk mengadili persoalan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dari ketetapan angka

3 Januari 2016 15:31 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (Ist)
Gedung Mahkamah Konstitusi (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sebanyak 147 laporan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2014 sudah masuk ke ruang kerja Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi MK hanya berkutat pada perselisihan berbasis data angka perolehan suara.

Akan hal itu, Koordinator Perludem Fadli Ramadhani mengibaratkan MK tak ubahnya sebagai 'Mahkamah Kalkulator'. Mengingat, MK hanya fokus untuk mengadili persoalan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dari ketetapan angka perolehan suara.

"Jika hanya perselisihan hasil jumlah suara yang ingin dikuak, maka MK seperti Mahkamah Kalkulator yang hanya mengadili persoalan ketetapan angka perolehan suara. Padahal seharusnya masuk memeriksa hal yang substansi," ucap Fadli dalam sebuah konferensi pers 'Sengketa Pilkada: bukan semata soal angka dan suara' di kantor Perludem, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).

Padahal, lanjut Fadli, MK seharusnya berdiri paling depan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga MK bisa fokus pada substansi dan tidak berkutat pada polemik hasil suara.

"MK tidak bisa hanya menguji dalam rekapitulasi sehingga MK harus lebih melihat materil. Muncul keputusan tidak hanya soal suara tapi kepada proses pemilu itu berjalan," lanjutnya.

"Dengan menggali persoalan substantif, MK akan lebih bisa melihat integritas pelaksanaan pilkada secara keseluruhan," pungkasnya.

Jubir BPN: MK Tak Boleh Punya Paradigma Seperti Mahkamah Kalkulator

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan