logo


Presiden Jokowi Minta Perangkat Desa Siap Hadapi MEA

Dibukanya MEA tersebut sudah tidak bisa dihindari, karena telah ditandatangani oleh 11 negara

26 Desember 2015 18:27 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Marwan Jafar di Asramahaji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Marwan Jafar di Asramahaji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

BOYOLALI, JITUNEWS.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk bersiap diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.

“Lima hari lagi kita sudah masuk ke tahun 2016. Artinya apa, akan ada persaiangan 11 negara ASEAN yang kita tidak tahu persaingannya akan seberat apa. Karena batas Negara sudah tidak ada, MEA sudah dibuka,” tegas Jokowi dalam silaturahmi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III APDESI di Asramahaji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

Jokowi mengatakan, dibukanya MEA tersebut sudah tidak bisa dihindari, karena telah ditandatangani oleh 11 negara ASEAN. Seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Vietnam, Kamboja, Timur Leste, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, kamboja, dan Indonesia.

“Jadi siap tidak siap, mau tidak mau kita akan masuk ke arena kompetisi atau persaiangan harus menghadapi dibukanya MEA,” ungkapnya.

Jokowi mengaku sejumlah Negara ASEAN justru takut dengan Indonesia saat dibukanya MEA. Mereka takut jika produk-produk Indonesia akan membanjiri negaranya, takut tenaga kerja Indonesia membanjiri negara mereka dan lainnya.

“Yang perlu kita ingat, mereka saja takut dengan kita kok, kenapa kita malahan ikut-ikutan takut seperti mereka. Jangan takut, jangan khawatir tetapi harus dipersiapkan diri,” kata Jokowi.

Apa yang kurang dalam persiapan menghadapi MEA, kata Jokowi harus diperbaiki. Sebab, dibukanya MEA pada akhir tahun 2015 sudah tidak bisa dihindari. Baik itu oleh Indonesia maupun Negara ASEAN lainnya.

(Labib Zamani)

Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPnBM 100%, DPR: Keputusan yang Sangat Relevan

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan