logo


Cegah Kisruh di 2016, Pemerintah & DPR Mesti Kembali ke UUD 45

'Hal ini dilakukan supaya cita-cita masyarakat adil dan makmur bisa dilaksanakan'

21 Desember 2015 15:32 WIB

Ketua DPD Irman Gusman. (Ist)
Ketua DPD Irman Gusman. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Di tahun depan atau 2016 mendatang, situasi politik, sosial dan ekonomi Indonesia diprediksi akan semakin gaduh. Pasalnya, sejumlah pejabat Pemerintah yang ikut terlibat dalam skandal Freeport Gate dan skandal Pelindo II menjadi sinyalemen kuat di akhir tahun 2015 ini.

Ramalan tersebut memicu pesimisme bahwa peristiwa kekacauan pada tahun 1998 silam bakal terulang, namun kali ini dengan perkiraan yang lebih hebat lagi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, sudah semestinya Pemerintah tidak melulu memikirkan bagaimana ekonomi bertumbuh tapi abai terhadap nasib rakyat kecil yang kebanyakan di bawah garis kemiskinan.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2015, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mengajak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengembalikan semangat perekonomian bangsa ke konstitusi negara, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi bumi, air dan seisinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebijak-bijaknya untuk kemakmuran rakyat.


Setelah 8 Tahun Vakum, KRL Kota-Tanjung Priok Beroperasi Lagi

"Ini dalam membangun sistem ekonomi nasional, supaya cita-cita masyarakat adil dan makmur bisa dilaksanakan. Bagaimana mengkritisi Pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir orang, tapi lupa orang banyak," ungkap Irman saat ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin (21/12).

Meskipun secara hukum, Irman mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah dan DPR selama ini tampak benar, namun hal hukum tersebut belum tentu adil. Padahal yang diinginkan rakyat adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa berlaku benar dan adil.

Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) tersebut mengaku, prihatin dengan kegaduhan politik yang ditimbulkan oleh isu perpanjangan kontrak dan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Kendati demikian, di balik kegaduhan tersebut dia bersyukur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru telah ditetapkan oleh Parlemen. (Baca juga: Ungkap 'Ruang Gelap', PKS: Pansus Freeport Perlu Dibentuk)

Ini Cara Jitu Pertamina Amankan Stok BBM Jelang Natal

Halaman: 
Penulis : Hizbul Ridho, Deni Muhtarudin
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex