logo


Harga Rendah, METI: Pengusaha Tak Punya Pilihan Lain

Pengusaha di sektor EBT, khususnya panas bumi, tak miliki pilihan lain selain menyetujui harga saat ini.

21 Desember 2015 12:29 WIB

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma mengungkapkan, perusahaan yang bergerak di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi tidak memiliki pilihan lain selain menyepakati harga yang ada saat ini.

Kondisi ini, menurut Suryadarma, akan menjadi pertimbangan utama investor ketika menghitung rencana investasi panas buminya di Indonesia. “Masa kita mau mengulangi lagi sekarang dengan menurunkan harga listrik panas bumi ke level yang lebih rendah,” ungkap Suryadarma kepada wartawan, Jakarta, Senin (21/12).

Selama ini, Suryadarma mengatakan, pihak PT Pertamina Geothermal Energy/PGE (Persero) Tbk yang paling banyak mengembangkan wilayah kerja panas bumi miliknya. Perusahaan lain masih belum terlihat kemajuannya karena persoalan harga yang terlalu murah.


Harga Minyak Jatuh, Investasi Hulu Migas Turun 15%

“Jika harga menjadi tidak menarik, maka potensi ini semakin tidak menarik untuk dikembangkan. Bisa saja harga-harga ini menjadi referensi bagi yang lain,” ujarnya.

Terkait harga jual uap dan listrik dari panas bumi, METI mengusulkan kepada Pemerintah agar mekanisme penetapan harganya tidak dikembalikan kepada negosiasi bisnis antara perusahaan pembeli dan penjual. Menurut Suryadarma, Pemerintah perlu melakukan intervensi, karena karakteristik investasi di energi panas bumi sangat besar di awalnya.

“Dalam penentuan harga tidak tidak bisa diserahkan pada mekanisme bisnis. Energi terbarukan memiliki keunggulan dari sisi lebih bersih dan terbarukan. Pemerintah harus terlibat dalam penyelesaian soal harga, karena selama ini pun harga yang sudah ditetapkan dalam regulasi sepertinya sulit dilaksanakan,” pungkas Suryadarma.

Sementara itu, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak mengatakan, saat ini proyek existing yang dimiliki PGE sedang dalam proses negosiasi secara bisnis (business to business/B to B) dengan pihak PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk.

“Pemerintah memfasilitasinya, termasuk melalui verifikasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” tandas Yunus.

Seperti diketahui sebelumnya, rendahnya harga jual uap dan listrik panas bumi menjadi kendala utama para investor untuk menanamkan investasinya di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut. Dalam kesepakatan awal antara pihak PGE dan PLN, harga jual beli uap dan listrik panas bumi senilai US$ 6-9 sen per kilo watt hour (kWh), namun pihak PLN meminta penurunan harga menjadi US$ 2,9-3 sen per kWh.

Harga Emas Antam Naik Rp 1.000/Gram di Awal Pekan Ini

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin