logo


Tersandung Skandal, Presiden Diminta Copot Menteri ESDM

Pasalnya, menurut Masinton Pasaribu, Menteri ESDM tidak menjalankan Nawa Cita sesuai konsep.

21 Desember 2015 10:16 WIB

Menteri ESDM, Sudirman Said. Jitunews/Johdan A.A.P
Menteri ESDM, Sudirman Said. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Terbukti terlibat dalam kasus perpanjangan PT Freeport Indonesia dan kasus korupsi PT Pelindo II, Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Masinton mengungkapkan, kedua menteri tersebut dianggap tidak menjalankan amanat Nawa Cita sesuai dengan konsep yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Sudirman dan Rini juga dinilai telah menyalahgunakan jabatannya dan menjadikan jabatannya sebagai alat bisnis.

”Keduanya sangat vital. Menteri BUMN dan ESDM itu tidak ada Nawa Cita, mereka malah mengubah Nawa Cita menjadi duka cita. Mereka bekerja hanya untuk kepentingan bisnis,” ungkap Masinton kepada media baru-baru ini di Jakarta.


Kunjungi NTB, Menteri ESDM Tinjau Proyek PLTS dan Sambungan Listrik Gratis

Menurut Masinton, menteri yang sudah menjadikan jabatannya sebagai alat bisnis, sudah tidak pantas lagi berada dalam kursi kabinet kerja Presiden Jokowi.

Selain itu, Masinton melanjutkan, kinerja dan citra yang buruk dari kedua menteri tersebut akan berdampak pada Pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Masinton mengharapkan, agar Presiden Jokowi tidak merawat 'bibit-bibit' pebisnis dalam kabinetnya. ”Mereka (Sudirman Said dan Rini Soemarno) kerja sama dengan kelompok bisnisnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said baru saja tersandung kasus perpanjangan PT Freeport Indonesia yang menurut kabar yang tersiar telah mengeluarkan pengajuan perpanjangan kontrak Freeport tertanggal 7 Oktober 2015 yang lalu. Padahal wacana dan desakan dari berbagai pihak terkait pemberhentian perpanjangan PT Freeport Indonesia terus beredar.

Tak sampai hanya di situ saja, Menteri ESDM Sudirman Said juga telah dinilai membuat kegaduhan dengan melaporkan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dengan tuduhan meminta saham kepada pihak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK).

Sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno terbukti telah memberikan izin perpanjangan kontrak Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) atas PT Pelindo II. Menteri Rini disebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 22 dan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN karena memberikan izin perpanjangan kontrak kepada JICT tersebut.

Atasi Perubahan Iklim Global, Ini Kebijakan yang Diambil Menteri Jonan

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin