logo


Ini Dia Kendala Investasi di Sektor Panas Bumi

Dari potensi panas bumi sebesar 28.910 MW, hingga saat ini baru dikembangkan kurang dari 2 ribu MW

21 Desember 2015 09:56 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Rendahnya harga jual uap dan listrik panas bumi menjadi kendala utama para investor untuk menanamkan investasinya di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut. Oleh karena itu, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut, sehingga pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia dapat lebih optimal.

Dari potensi panas bumi yang dimilik Indonesia, yakni sebesar 28.910 Megawatt (MW), METI mencatat bahwa yang baru dikembangkan hingga saat ini kurang dari 2 ribu MW atau hanya sekitar 5 persen dari total potensi yang dimanfaatkan untuk listrik. Padahal, jika potensi panas bumi itu dimaksimalkan, maka akan setara dengan penggunaan 219 miliar barel minyak untuk pembangkit listrik.

Ketua METI, Suryadarma mengungkapkan, dalam proses negosiasi harga listrik panas bumi, Indonesia seharusnya belajar dari pengalaman ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 silam. Ketika itu karena kondisi ekonomi, menurut Suryadarma, harga listrik panas bumi dinegosiasikan dari semula US$ 8 sen per kilowatt hour (kWh) menjadi US$ 4,2 sen per kWh.


Berkapasitas 880 MW, PLTGU Jawa 2 Perkuat Setrum Jawa-Bali

“Setelah kondisi kembali normal ternyata susah sekali mau naik lagi terlebih dengan adanya single buyer dalam hal ini PLN,” ungkap Suryadarma kepada wartawan, Jakarta, Senin (21/12).

Suryadarman menjelaskan, masalah harga uap dan tarif listrik panas bumi muncul setelah PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk tidak bersedia melanjutkan kesepakatan awal yang telah dibuat dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) Tbk, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Padahal, PLN dan PGE sebelumnya telah menandatangani kesepakatan interim yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 mendatang.

Kesepakatan tersebut, Suryadarma melanjutkan, meliputi Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) Kamojang unit 1, 2, dan 3 di Bandung, Jawa Barat, dan Lahendong unit 1, 2, 3, 4 di Sulawesi Utara, serta Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dari Kamojang unit 4.

Sekadar informasi, dalam kesepakatan interim itu disebutkan bahwa harga jual beli uap dan listrik panas bumi milik PGE berkisar US$ 6-9 sen per kWh, meskipun PGE ingin memperoleh harga di atas kesepakatan karena harus menyediakan biaya perawatan dan juga eksplorasi sumur baru. Namun, manajemen PLN malah mengusulkan penurunan harga menjadi US$ 2,9-3 sen per kWh.

Manajemen PLN dan PGE sendiri disebut telah bertemu pada pertengahan November 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut, manajemen PLN malah tak bersedia memperpanjang kesepakatan interim. Akibatnya PJBU Kamojang dalam waktu dekat akan berakhir, sedangkan PJBU Lahendong 1-4 dan PJBL Kamojang 4 kembali ke kontrak awal PJBU/PJBL.

SPBU Disegel karena Curang, Pengamat: Kasus Ini Bukan Hal Baru, Bahkan…

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin