logo


Ini Dia Kendala Pemenuhan Suplai Mineral Mentah

Pemerintah akan segera menyediakan dan mensosialisasikan solusi terkait kendala tersebut

16 Desember 2015 16:25 WIB

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono (Dokumentasi Jitunews/Citra Fitri Mardiana)
Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono (Dokumentasi Jitunews/Citra Fitri Mardiana)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ego yang dimiliki masing-masing daerah yang merasa memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, khususnya mineral tambang, dianggap menjadi kendala dalam pemenuhan suplai mineral.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan, ego tersebut kerap di miliki masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).

"Yang kesulitan suplai tadi adalah ego daerah yang mengatakan ini barang saya, jadi (smelter) harus dibangun di tempat saya dan tidak bisa dikirim ke tempat lain," ungkap Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/12).


Harga Batu Bara Kalori Tinggi Menurun, PT Bukit Asam Tetap Pertahankan Target Produksi

Bambang mengaku, Pemda yang memiliki SDA mineral mentah berlimpah, umumnya menolak untuk mengirim bahan mineral ke luar daerah, sebab pihaknya merasa rugi karena belum ada aturan yang menguntungkan bagi daerah pemasok.

"Mereka umumnya menolak barang itu dikirim ke luar daerah.  Harusnya ada juga kebijakan Pemerintah untuk bisa mendeteksi asal barang, sehingga daerah itu bisa mendapatkan haknya. Itu yang akan kita selesaikan," jelasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga akan menambah upaya sosialisasi bagi Pemda, yakni pembangunan smelter bisa dipermudah dengan kerja sama antar perusahaan atau antar daerah.

"Kita sosialisasikan ke Pemerintah Daerah bahwa pembangunan smelter itu tidak harus ada di tiap perusahaan atau ada di tiap daerah," ujar Bambang.

Hal tersebut diakui Bambang dapat memberikan efek positif, yakni efisiensi di semua lini terutama pada kondisi keekonomian. "Karena akan berdampak pada efisiensi, keekonomian, dan sebagainya-sebagainya," sambungnya.

Dirinya menambahkan, Kementerian ESDM akan merencanakan untuk melakukan pemanggilan terhadap beberapa kepala daerah untuk mensosialisasikan hal ini.

"Mungkin 2016 ini akan kita akan undang daerah, undang Bupati seperti kemarin. Semua kita kumpulin semua masalahnya termasuk UU 23 di implementasikan di Provinsi," tutup Bambang. (Baca juga: Sektor Migas 'Mencekik', PHE ONWJ Mampu Produksi Lampaui Target)

Jalankan Restrukturisasi, Krakatau Steel Ingin Kinerja Kembali Sehat

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Deni Muhtarudin