logo


Berlakukan Pungutan, Pelabuhan Perikanan Bitung Bisa Raih PNBP Rp 1 M

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berlokasi di Manado

14 Desember 2015 16:11 WIB

Pelabuhan perikanan (Ist)
Pelabuhan perikanan (Ist)

SULAWESI UTARA, JITUNEWS.COM- Meski digadang-gadang menjadi pelabuhan perikanan internasional, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Frits PL Lesnussa, mengatakan bahwa pihak kerap menemui beragam kendala. Kendalanya yakni masih banyaknya kapal ikan yang berada di luar teritori PPS Bitung, yang belum dipungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, ada pula kapal-kapal besar hanya menambatkan kapalnya, kemudian memanfaatkan kapal feeder ke area pengolahan ikan di PPS Bitung.

“Kami berharap ada aturan yang bisa mengenakan pungutan kepada kapal tangkap yang tak merapat ke dermaga. Dengan begitu, PNBP bisa diraih rata-rata Rp 1 miliar,” tutur Frits, dalam keterangan tertulis yang diterima jitunews, Senin (14/12).

Adapun keterbatasan lain dalam permasalahan perikanan tangkap di PPS Bitung, lanjut Frits, diantaranya kapasitas yang terbatas untuk dermaga bongkar muat pada kapal diatas 30 GT, masih terbatasnya daya listrik pelabuhan atau hanya 30 KVA, terbatasnya kapasitas air bersih untuk nelayan atau hanya 70 ton, masih kurangnya konektivitas ke perusahaan perikanan, serta masih lemahnya pelaksanaan Port State Measeure.


Mendag: Tidak Ada Alasan Harga Pangan Naik!

"Dahulu, Pelabuhan General Santos, Filipina, menerima pasokan 99 persen dari transaksi tuna yang dilakukan secara ilegal di Indonesia. Salah satu perikanan tangkap tuna terbesar di Indonesia ada di wilayah Bitung," ujar Frits.

Sebagai informasi, saat ini produksi perikanan di PPS Bitung meningkat 52,45 persen pada tahun 2014. Peningkatan tersebut disebabkan adanya moratorium perikanan, sehingga daerah penangkapan ikan juga makin dekat.

 

Tiga Pilar Utama Pemerintah Sukseskan Upaya Perang Melawan IUU Fishing

Halaman: 
Penulis : Puput Indah Lestari, Christophorus Aji Saputro