logo


Indonesia Perlu Mengadopsi Instrumen Perlindungan Nelayan Kecil yang Dikeluarkan FAO

Kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak atas tanah di pesisir bagi nelayan

13 Desember 2015 10:54 WIB

Ilustrasi nelayan. Foto: Shutterstock
Ilustrasi nelayan. Foto: Shutterstock

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim, menilai Indonesia perlu mengadopsi instrumen perlindungan nelayan kecil yang telah dikeluarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), guna melindungi dan memberdayakan nelayan tradisional di berbagai daerah.

Ia mengingatkan, sampai pekan kedua Desember 2015, praktik pengelolaan sumber daya ikan di dalam negeri masih mengandalkan ekspor bahan mentah. Padahal, lanjutnya, berdasarkan mandat UU Perikanan seharusnya praktik tersebut menyambung dari hulu ke hilir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengatakan bahwa perlindungan kepada nelayan kecil dan perempuan nelayan harus segera diimplementasikan.

"Lahirnya instrumen internasional FAO untuk perlindungan nelayan kecil pada 2014, harus segera diikuti dengan kebijakan nasional di setiap negara, termasuk Indonesia," ujarnya.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, untuk memberikan kepastian antara lain terhadap pemenuhan hak atas tanah di pesisir bagi nelayan, situasi lingkungan pekerjaan yang layak bagi nelayan, dan akses terhadap pasar yang adil.

Selain itu, ia memaparkan bahwa pengadopsian instrumen perlindungan tersebut juga esensial guna memobilisasi sumber daya negara untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke kampung-kampung nelayan.

"Tidak ada salahnya para pemimpin di dunia belajar dari nelayan-nelayan kecil cara menjaga lingkungan dan kelestarian sumber daya ikan," ungkap Riza.

Kementan Dorong Papua Barat Berdaulat Pangan

Halaman: 
Penulis : Puput Indah Lestari, Riana