logo


Perencanaan Integrasi Transportasi Publik di DKI Belum Jelas

Pembangunan transportasi perkotaan harus diarahkan menjadi satu sistem transportasi yang humanis

10 Desember 2015 11:33 WIB

Ilustrasi angkutan umum. (Foto: istimewa)
Ilustrasi angkutan umum. (Foto: istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Paradigma pembangunan transportasi perkotaan harus diarahkan menjadi satu sistem transportasi yang humanis dan terpadu melalui penyelenggaraan transportasi publik yang efektif, efisien, handal, terjangkau dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta, Ellen S.W. Tangkudung, mengatakan transportasi publik seharusnya sudah menerapkan pelayanan yang menerus dan tidak terputus melalui keterpaduan jaringan prasarana, jaringan pelayanan, dan pelayanan transportasi sehingga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di perkotaan dan dapat meningkatkan kelancaran perjalanan masyarakat di wilayah perkotaan.

"Integrasi dari transportasi publik di DKI Jakarta kita jadikan perencanaan ke depan. Karena ke depan kita melihat bahwa perencanaan-perencanaan transportasi yang sudah mulai dibangun seperti MRT dan jalan layang busway, tapi integrasinya belum jelas atau belum ada perencanaan," ujar Ellen, dalam acara Dialog Publik dengan tema "Mendorong Keterpaduan Transportasi Publik Perkotaan di DKI Jakarta Sebagai Bagian dari Kebijakan Transportasi Aglomerasi Perkotaan Jabodetabek," di Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat mutlak untuk diwujudkan suatu keterpaduan sistem transportasi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini diperlukan agar dapat memerlancar dan memercepat perpindahan moda sehingga mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan perpindahan antar moda, mengurangi biaya perjalanan, mengurangi beban infrastruktur dan meningkatkan efisiensi dengan berganti moda yang memiliki kapasitas lebih besar dan mengurangi tingkat penggunaan energi, serta meningkatkan kualitas lingkungan.

"MRT ternyata juga tidak membuat desain stasiun integrasi. Ada stasiun KRL, busway, kereta bandara dan itu semua ternyata tidak terintegrasi dengan MRT yang sedang berjalan," ucapnya.

Kebijakan keterpaduan sistem transportasi kota besar dimaksud tidak bisa hanya ditilik dari suatu kota besar secara sendiri, tetapi harus melihat kota-kota yang ada di sekitarnya. Pihaknya memikirkan terkait aglomerasi karena banyak persoalan-persoalan.

"Integrasi vertikal maupun horizontal kita dorong, sebenarnya tanggung jawab siapakah, apakah pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Keterpaduan mendorong supaya masyarakat kita khususnya di DKI Jakarta meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum, serta tidak perlu mengeluarkan biaya, karena ganti-ganti transportasi," ungkapnya.

Menhub Ubah Ketentuan Transportasi di Tengah Pandemi Corona, Tidak Ada Batas Penumpang 50%

Halaman: 
Penulis : Rachmad Faisal Harahap, Vicky Anggriawan