logo


Kementerian ESDM Revisi Aturan Tata Cara Penetapan Alokasi Gas

Revisi tersebut diharapkan dapat membuat suasana investasi di bidang hilir migas menjadi lebih kondusif

8 Desember 2015 15:03 WIB

Ilustrasi pemasangan pipa gas pertamina. (Dok. Jitunews)
Ilustrasi pemasangan pipa gas pertamina. (Dok. Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi rencananya akan direvisi oleh Kementerian ESDM.

Dalam Permen yang baru nanti, Pemerintah akan mengakomodir perusahaan swasta yang belum memiliki infrastruktur pipa gas untuk bisa mengantongi jatah gas. Pasalnya, jika dalam Permen lama yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada tanggal 13 Oktober 2015 lalu tersebut, prioritas alokasi gas bumi hanya dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD).

"Bisa saja setelah dapat alokasi, sekarang langsung dibangun. Nanti batas waktu pembangunan infrastruktur ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG),” ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja kepada wartawan baru-baru ini di Jakarta.


Anjloknya Harga Minyak, CEO Total: Asal Impas, Kami Tidak Lakukan Recovery di 2016

Dengan menerapkan kebijakan tersebut, Wiratmaja mengatakan, ingin membuat suasana investasi di bidang hilir migas agar lebih kondusif.

“Sehingga prioritas alokasi gas tidak perlu dituliskan lagi, langsung diganti menjadi diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha yang mempunyai jaringan gas. Dan ini sudah saya laporkan ke Menteri ESDM,” pungkasnya.

Menurut Wiratmaja, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari aksi perburuan rente terjadi, karena para trader gas swasta baru bisa mendapat gas setelah membangun infrastruktur. “Nanti ada tata waktunya di sana. Siapapun yang mau dapat gas harus bangun infrastruktur," tegas Wiratmaja.

Sekadar informasi, Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyampaikan, ada 74 perusahaan trader gas yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 13 perusahaan yang punya infrastruktur dan 61 perusahaan selebihnya tidak.

Kembangkan Listrik di Sumatera, PLN Terima Kucuran Dana dari ADB

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin