logo


Sidang Perdana 'Papa Minta Saham', MKD Bakal Interogasi Menteri ESDM

Dalam sidang perdana ini, Menteri ESDM selaku pelapor menyatakan siap hadir dan memberikan kesaksian.

2 Desember 2015 12:40 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) mengagendakan sidang perdana terkait pelaporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) atas saham PT Freeport Indonesia.

Tidak seperti selama ini, sidang MKD kali ini telah diputuskan untuk dilakukan secara terbuka dengan mengundang pihak pelapor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Wakil Ketua MKD, Ahmad Dasco Sufi mengungkapkan, sidang terbuka ini diputuskan melalui mekanisme voting atas permintaan pihak pelapor sendiri.


Bandel! 8 Perusahaan Tambang Ilegal di Lumajang Masih Beroperasi

"Hari ini baru Menteri Sudirman sendiri karena dalam laporannya dia tidak alami sendiri. Dia hanya mendengar dan mendapatkan dari seseorang. Itu akan kita gali hari ini," ungkap Dasco kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (02/12).

Dasco mengatakan, persidangan yang menjadikan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai terduga pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan dengan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin ini tidak bisa ditentukan kapan akan selesai.

"Berapa lama tergantung dinamika sidang. Tak ada target waktu. Yang jelas kita akan patuhi asas kehati-hatian," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota MKD Sarifuddin Sudding menuturkan, MKD akan mengkonfirmasi dari bukti laporan dan lampiran yang diserahkan Menteri Sudirman. Jika setelah proses persidangan tersebut kemudian menyatakan memang Setnov terbukti melanggar etika, maka MKD akan membentuk panel untuk kemudian memberikan sanksi kepada Setnov.

"Keputusan MKD bukan perorangan. Kalau terbukti pelanggaran berat maka kita bentuk panel untuk memutuskan," pungkas Sudding.

Sekadar informasi, saat tiba di MKD, Menteri Sudirman menyampaikan sidang terbuka ini merupakan permintaannya dengan harapan masyarakat dapat mengerti permasalahan sebenarnya dari perkara ini.

Revisi Aturan Trader Gas, Menteri ESDM: Bukan Atas Desakan Siapapun

Halaman: 
Penulis : Hizbul Ridho, Deni Muhtarudin