logo


Soal Kisruh Freeport, KMP: Ini Jebakan Intelejen!

setting operation, semacam jebakan yang biasa dilakukan di dunia intelejen

21 November 2015 16:00 WIB

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.(dok.duajurai)
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.(dok.duajurai)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan membahas soal tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terhadap salah satu anggotanya, Setya Novanto terkait pemintaan jatah saham PT Freeport Indonesia, di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, tadi malam.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan, KMP berkesimpulan, tuduhan tersebut hanyalah setting operation, semacam jebakan yang biasa dilakukan di dunia intelejen.

"Kita mendengar secara utuh apa yang terjadi. Dan Pak Setya menyampaikan kronologinya seperti apa. Dia mengatakan rekaman itu sudah banyak editannya, ada yang digelapin. Ini semacam jebakan yang biasa dalam dunia intelejen," katanya saat diskusi bertajuk "Freeport Bikin Repot" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11).


"Ada Temuan yang Lebih Miris di PT Freeport"

Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, seperti yang diketahui, Dirut Freeport saat ini, Maroef Sjamsuddin, merupakan mantan wakil kepala Badan Intelegen Negara (BIN). Dan yang meminta pertemuan untuk pertama kali adalah Maroef sendiri. Pada rekaman itu sendiri tidak ada pernyataan pemintaan jatah saham, juga pencatutan nama presiden.

"Kemudian, yang perlu dicatat, semenjak 8 Juni tidak pernah ada follow up setelah pertemuan yang direkam itu. Artinya pertemuan itu hanya omong kosong. Tentu harus ada permintaan pertemuan setelahnya, tapi tidak ada kan. Artinya, itu bincang-bincang ngobrol biasa lalu direkam," tukasnya.

Fadli sudah menyarankan ke Setya agar tuduhan ini dilaporkan balik ke kepolisian atas pencemaran nama baik. Termasuk melapor Menteri ESDM Sudirman Said, yang menurutnya tidak hanya melakukan pencemaran, juga melanggar UU Minerba terkait korespondensi dengan pimpinan petinggi Freeport, James Mofet, yang menurutnya telah merugikan negara. 

 

Inalum: Pembayaran Divestasi 51% Tunggu Freeport Rampungkan Masalah Lingkungan

Halaman: 
Penulis : Hizbul Ridho, Tommy Ismaya