logo


KPBI Kecam Aksi Anarkis Polisi Bubarkan Demo Buruh

KPBI bahkan menuntut Kepolisian agar menerbitkan SP3 untuk membatalkan status 23 tersangka

31 Oktober 2015 16:23 WIB

Demo buruh (Ist)
Demo buruh (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam tindakan represif Kepolisian Daerah Metro Jaya, ketika membubarkan unjuk rasa Komite Aksi Upah (KAU) yang menolak PP Pengupahan yang digelar kemarin, Jumat (30/10). Tak hanya itu, KPBI bahkan menuntut Kepolisian agar menerbitkan SP3 untuk membatalkan status 23 tersangka yang dituding melakukan pembangkangan terhadap aparat.

"KPBI menganggap kepolisian menggunakan kekerasan berlebihan dalam membubarkan unjuk rasa. Padahal, KAU melakukan unjuk rasa damai. Buruh tidak melakukan perlawanan atau menyerang terlebih dahulu dalam bentrok semalam," kata Pimpinan Nasional KPBI, Michael melalui siaran persnya, Sabtu (31/10).

Menurut Michael, kekerasan aparat menyebabkan buruh luka-luka. KPBI pun masih memastikan jumlah peserta unjuk rasa yang terluka. Tak hanya itu, aparat juga merusak mobil komando buruh yang tertinggal ketika dipukul mundur polisi. Pasukan dengan kaos bertuliskan "polisi" juga terlihat memecahkan kaca dan menyerang mobil buruh. KPBI mendesak anggota kepolisian yang melakukan kekerasan berlebihan dihukum.


HMI Bakal Kepung Istana-DPR, PDIP: Jangan Dikasih Izin untuk Demo!

Selain itu, kekerasan berlebihan juga dilakukan Polda Metro Jaya ketika menangkap peserta unjuk rasa. Dari 25 peserta aksi yang ditangkap, lima orang mengalami luka memar. Salah satu buruh malah mengalami luka di pinggang akibat dipukul sebanyak tiga kali oleh polisi menggunakan batu.

Lebih lanjut Michael menyampaikan, KPBI mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya menerbitkan SP3 untuk membatalkan status tersangka 23 peserta aksi unjuk rasa. Polisi menerapkan pasal 216 KUHP tentang tidak mengikuti perintah aparat.

KPBI menilai, pasal tersebut merupakan pasal karet yang dipergunakan oleh negara untuk membelenggu kebebasan berpendapat. Selain itu, penerapan pasal itu merupakan pengekangan terhadap demokrasi. "KPBI tetap mendesak pemerintah membatalkan PP Pengupahan. Seperti kami nyatakan sebelumnya, PP tersebut mengerem laju pertumbuhan upah minimum hingga 35 persen. PP itu juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengusaha dan bentuk pemiskinan buruh," imbuhnya.

Pertanyakan Alasan HMI Serukan Kepung Istana, Ngabalin: Masa Sama Kayak Rocky Gerung?

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro