logo


Pengembangan EBT Terhambat Persoalan Tarif

Tarif yang diatur untuk mengembangkan panas bumi masih belum berdasar pada keekonomian

28 Oktober 2015 13:48 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam Rancangan Kebijakan Energi Nasional (RKEN), Pemerintah menargetkan bauran energi sebesar 23 persen di 2025 mendatang. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 1.438 Mega Watt (MW) energi panas bumi, dan hingga 2025 setidaknya dibutuhkan 7000 MW.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Panas Bumi Priyandaru Effendi menilai, dalam keadaan eksplorasi yang lambat seperti saat ini, target bauran tersebut sulit tercapai. Untuk mencapai target itu, Indonesia butuh penambahan 550 MW per tahun.

"Seharusnya eksplorasi sudah berjalan kencang. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2014 belum menghasilkan apa-apa selain eksplorasi yang berjalan lambat. Setelah UU itu diundangkan, panas bumi belum bergerak sama sekali mencapai fase pemanfaatan. Sepertinya ada regulasi yang mesti diimprove," ungkap Effendi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/10).


PLN Pastikan Pasokan Listrik Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H Aman

Salah satu kendala yang paling mendasar menurut Effendi, adalah persoalan tarif. Ia menjelaskan, tarif yang diatur untuk mengembangkan panas bumi masih belum berdasar pada keekonomian proyek. Panas bumi selalu dibatasi dengan kecenderungan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk yang menggunakan batu bara.

"Kita harus bisa menentukan tarif berdasarakan kapasitasnya. Kita punya data komprehensif untuk itu. Stakeholder bisa didukung untuk setuju berapa yang pantas untuk pengembangan usaha yang mengambil risiko segini besar, sehingga panas bumi bisa berlari dengan cepat," jelasnya.

Peraturan yang diterapkan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) selama ini, masih menetapkan harga yang lebih besar untuk tarif dan biaya produksi EBT. Untuk itu, pengembang panas bumi membutuhkan Pemerintah agar bisa jadi jembatan dengan pihak PLN.

Effendi mengatakan, untuk menyepakati tarif sesuai harga keekonomian tidaklah sulit. Pemerintah tinggal melihat secara finansial apakah tarif yang diatur perlu atau tidak. "Kami melihat Pemerintah tak perlu mengambil untung. Tinggal menunggu multiplier efeknya saja. Kasih insentif yang besar untuk mengembangkan," pungkas Effendi.

Data yang dimiliki asosiasi, Effendi menambahkan, bahwa cadangan panas bumi di Indonesia jauh dari angka 28 ribu MW yang selama ini disebutkan. Jumlah 28 ribu MW tersebut merupakan sumber daya tambah cadangan yang belum dirisikokan.

"Cadangannya sendiri hanya 19 ribu. pada 80an kita punya banyak panas bumi. Sekarang kita kehilangan orang baik untuk berkontribusi mengembangkan panas bumi. Dengan keterbatasan ini, merupakan fenomena yang kurang baik untuk memaksimalkan industri panas bumi," tutupnya.

Dukung Penanganan Covid-19, PLN Peduli Salurkan Rp14 M

Halaman: 
Penulis : Hizbul Ridho, Deni Muhtarudin