logo


Ini Curhatan Pengusaha Rumput Laut Gara-gara Tak Diperhatikan Pemerintah

ARLI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan

26 Oktober 2015 00:00 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menuntut hilirisasi rumput laut tanpa dukungan yang memihak terhadap para pelaku. Dukungan ini belum dirasakan sejak dari hulu hingga hilir, sehingga ARLI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan.

“Pemerintah dorong hilirisasi, tetapi pelaku usaha yang sudah melakukan itu pun masih saja dibuat pusing,” tulisnya dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com pada Senin (26/10).

Dia mengatakan, bahwa saat ini pihaknya tengah pusing dengan adanya aturan daerah berkaitan dengan limbah industri. Pihaknya mengaku, beberapa dari anggotanya bahkan harus berurusan dengan hukum akibat aturan ini.

“Kalau sudah seperti ini, dukungan nyata dari pemerintah seperti apa? Pelaku usaha yang sudah mengembangkan hilirisasi saja masih harus menemui hambatan seperti itu, apalagi jika nanti minta insentif dalam rangka daya saing,” lanjutnya.

Menurutnya, untuk melakukan hilirisasi pelaku usaha masih menemui berbagai hambatan seperti teknologi yang belum mendukung, Sumber Daya Manusia yang belum memadai, bahan kimia untuk mengolah yang masih harus impor, sistem logistik yang belum begitu baik sampai pada peraturan mengenai limbah yang masih belum jelas standar dan biayanya.

“Untuk hilirisasi rumput laut memang kendalanya tidak sedikit, itulah mengapa hilirisasi ini masih sulit untuk dilakukan. Pemahaman pemerintah terhadap hulu hilir rumput laut ternyata masih minim,” lanjutnya..

Menurutnya, semangat hilirisasi harus didukung secara penuh oleh semua "stakeholder",akan tetapi, dalam prosesnya sebaiknya tidak lantas mengganggu iklim usaha komoditas rumput laut.

“Amerika Serikat saja penghasil kedelai dan Indonesia mengimpornya dalam jumlah yang besar. Tetapi mereka tidak harus memproduksi dalam bentuk tahu atau tempe dan pemerintah Amerika tidak juga melakukan pelarangan ekspor kedelai hanya karena tidak diolah terlebih dahulu untuk memperoleh nilai tambah,” tambahnya.

Terkait hal ini, pihaknya meminta pada pemerintah untuk mengkaji ulang setiap kebijakan yang akan diambil dan pernyataan yang akan dikeluarkan agar pengembangan komoditas rumput laut bisa kondusif baik untuk domestik maupun internasional serta bisa tepat sasaran yang pada akhirnya menuai hasil optimal mulai dari aspek produksinya di hulu hingga pengolahannya di hilir.

Kemendes PDTT Tekankan Pengawasan Dana Desa dengan Asas Pencegahan

Halaman: 
Penulis : Andi Dwijayanto, Vicky Anggriawan