logo


Beri Kepastian Hukum, Ini 3 Regulasi Usulan ESDM

Pasalnya, menurut Kementerian ESDM, kebijakan dalam peraturan sebelumnya tidaklah proporsional.

25 September 2015 09:19 WIB


In the near future, the Ministry of Energy and Mineral Resources will propose three regulations related to the energy sector which should be immediately signed. The three regulations are two Presidential Regulations and the revision of the articles of Government Regulation No. 77/2014.  Secretary General of the Ministry of Energy Teguh Pamudji stated that the signing of the three regulations was expected to accelerate the growth of the national economy.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Dalam waktu dekat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengusulkan tiga regulasi terkait sektor energi yang harus secepatnya ditandatangani.

Tiga regulasi tersebut adalah 2 Peraturan Presiden (Perpres) dan revisi pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2014. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji mengungkapkan, bahwa dengan disahkannya ketiga regulasi tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Wakil Menteri ESDM Umumkan Pemenang Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Siapa Saja?

“Untuk stimulus ekonomi, paket regulasi yang akan dalam waktu dekat ditandatangani itu ada tiga, pertama Perpres mengenai konverter kit untuk nelayan, kedua Perpres mengenai konverter kit untuk transportasi yang awalnya di Kementerian Perindustrian akan kembali ke Kementerian ESDM. Yang ketiga, revisi beberapa pasal PP 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara,” ungkap Teguh kepada media dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jum'at (25/9).

Teguh menjelaskan, pasal-pasal yang mengalami revisi adalah pasal terkait dengan tata cara pengajuan perpanjangan izin, baik untuk izin Kontrak Karya (KK) maupun soal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

”Perubahan pasal-pasal itu juga untuk yang mineral logam, mineral non logam maupun untuk yang batu bara, jadi ini menjadi satu aturan yang menjadi lebih clear, menjadi jelas, menjadi lebih proporsional terkait dengan sifat pengusahaan mineral itu sendiri,” jelasnya.

Teguh menambahkan, jika didalam PP No. 77 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa untuk yang mineral logam dan butuh investasi besar hanya boleh mengajukan 2 tahun sebelum izinnya berakhir.

Hal itu menurut Teguh tidak proporsional, sebab para investor membutuhkan kepastian hukum. “Jadi semangatnya adalah memberi kepastian hukum bagi badan usaha,” tambah Teguh.

Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi kelesuan ekonomi. Salah satu kebijakan untuk mendorong daya saing industri nasional tersebut, Pemerintah melakukan deregulasi dan debirokrasi kebijakan.

Jalin Komitmen, Kementerian ESDM dan Polri Perkuat Penegakan Hukum di Bidang ESDM

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin