logo


Percepat Proyek Pembangkit Listrik, Revolusi Mental Harus Diterapkan

Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyampaikan, Pemerintah akan merubah paradigma birokrasi yang ada.

8 September 2015 11:52 WIB

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Agar target percepatan proyek pembangunan pembangkit listrik dapat tercapai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (Menko Maritim dan SD) Rizal Ramli mengungkapkan, bahwa Pemerintah harus segera menyelesaikan beberapa kendala yang ada, salah satunya yakni terkait proses negosiasi yang lambat.

"Yang bisa kita lakukan agar target yang realistis itu, 16.000-an Megawatt (MW) bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan. Kami bersyukur Pak Sofyan sejak jadi Dirut PT PLN (Persero) Tbk sudah mempercepat proses negosiasinya. Dilaporkan bahwa mana yang closing bulan depan, mana yang closing, jadi terukur. Negosiasinya cepat. Biasanya proses negosiasinya lambat," ungkap Rizal kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Menurutnya, proses negosiasi proyek listrik dengan pihak swasta pada masa lalu dinilai terlalu lambat, yakni butuh waktu sekitar 3 tahun untuk satu proyek pembangkit listrik. "Sebetulnya mengejutkan, karena draft perjanjiannya sudah ada, cuma tinggal nentuin klasifikasi teknisnya dipenuhi, pricing-nya, itu aja butuh waktu 3 tahun. Tapi yang sekarang lebih cepat," tegas Rizal.


Dukung Penanganan Covid-19, PLN Peduli Salurkan Rp14 M

Untuk itu, dirinya mendukung agar Pemerintah saat ini dapat melakukan revolusi mental untuk mengubah paradigma birokrasi Pemerintah yang mempersulit soal perizinan hanya untuk kepentingan memeras para investor. "Nah memang zaman dulu, paradigma para birokrasi itu 'kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Karena, itu alat untuk memeras, alat buat bisa dapat uang. Pemerintah sekarang ingin supaya ada revolusi mental, hal yang sulit kita bikin mudah," lanjutnya.

Kendala selanjutnya, yaitu terkait proses pembebasan lahan yang lambat. Rizal menegaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional (BPN) akan membantu mempercepat proses tersebut.

"Bagaimana Pak Menteri (Agraria dan Tata Ruang) misalnya dalam proses pembebasan lahan itu bisa lebih cepat. Energi positif (revolusi mental) ini mudah-mudahan bisa mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Proses pembebasan lahan bisa lebih cepat. Yang biasanya proses pembebasan lahan lama, bisa disederhanakan," pungkas Rizal.

Untuk menarik para investor, Pemerintah juga akan membuat regulasi terkait penetapan harga (pricing). Selain itu, program pembangunan pembangkit listrik juga dapat terkendala karena tidak adanya garansi yang diberikan, baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta.

"Kita akan pikirkan cara-cara terobosan bagaimana tidak perlu full guarantee (garansi penuh), mungkin hanya partial guarantee (garansi sebagian). Bisa juga garansinya bukan dari Pemerintah Indonesia. Dari negara yang perusahaan swastanya ikut project di Indonesia. Tapi ini baru ide, belum kami bicarakan, bisa jadi kami akan minta supaya proyek listrik yang besar-besar itu garansinya disediakan sebagian oleh negara-negara di mana perusahaan swasta ini berasal. Toh duitnya gak ilang, ini cuma soal garansi," papar Rizal.

Jadi, Rizal menambahkan, Program Percepatan dan Diversifikasi listrik (PPD-Listrik) 16.167 MW dapat tercapai dalam waktu 5 tahun apabila kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah. "Ini langkah positif yang akan kami lakukan untuk PLN agar proyek ini tercapai," tutupnya.

Dekatkan Akses Energi ke Masyarakat Pedesaan, Pertamina Resmikan Pertashop Sirnajaya

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin